IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Pelaksana BPKH, Anggito Abimanyu, mengaku belum mengetahui nominal dana haji yang disimpan di bank konvensional. "Yang masih ada di bank konvensional itu akan kami tarik duluan. Penempatannya belum tahu pokoknya ditarik dulu yang dipakai untuk investasi di luar penempatan, di luar deposito," jelasnya.
Berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji serta Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2013, secara tegas menyatakan BPS BPIH (Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) adalah bank syariah dan bank umum nasional yang memiliki layanan syariah. Menurut Anggito, penarikan itu sebagai bentuk dari kepatuhan dan penegakan terhadap aturan yang ada.
Undang-undang tersebut juga mengamanatkan penempatan dana BPKH tetap diperbankan syariah. Namun, persentase dana yang ditempatkan di perbankan bakal dikurangi dari 65 persen menjadi 50 persen.
Karenanya, Anggito meminta kepada bank syariah agar kreatif dalam menciptakan instrumen investasi agar dana yang ditempatkan bank syariah tidak berkurang. "Bank syariah silakan menciptakan ide-ide kreatif agar kami bisa melakukan investasi ke bank syariah, tentu produk itu juga harus aman bagi kami," kata Anggito.
Dana yang akan dikelola BPKH nantinya sekitar Rp 93 triliun ditambah dengan DAU (Dana Abadi Umat) senilai Rp 6,5 triliun. Dana-dana tersebut sebagian akan ditempatkan di instument investasi yang aman dan berjangka panjang. Sebagian lagi, terutama yang terkait dengan pelaksanaan haji akan diinvestasikan ke tempat yang aman, likuid, dan mudah ditarik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
