IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Komisi VIII DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Agama RI Lukman Hakim Saifuddin Kementerian Kesehatan, dan Menteri Perhubungan dengan agenda evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1438 H/2017 M di Gedung Parlemen Komplek Senayan Jakarta, Senin (04/12) kemarin.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanul Haq mengatakan, dalam rapat evaluasi bersama tersebut terdapat beberapa catatan penting, yang di antaranya Komisi VIII mendorong agar Kementerian Agama meningkatkan diplomasi dengan Pemerintah Arab Saudi. "Beberapa catatan penting dan sedikit kekurangan itu bermuara pada satu kata yaitu penguatan diplomasi kepada Pemerintah Arab Saudi," ujar Maman saat dihubungi Republika.co.id, Selasa (5/12).
Maman mengatakan, diplomasi tersebut perlu ditingkatkan untuk memperbaiki infrastruktur pelayanan jamaah haji di Arab Saudi, khususnya di Mina. Selain itu, ia juga menyoroti tentang status jamaah haji yang harus lebih diperjelas lagi.
"Jadi jangan sampai ada kasus kemarin. Tiba-tiba ada jamaah yang ditangkap di imigrasi karena ada catatan kriminal puluhan tahun ke belakang. Nah itu jangan sampai terjadi karena itu semuanya sudah selesai proses hukumnya," ucapnya.
Dikatakan Maman, layananan kesehatan jamaah haji juga menjadi catatan dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2017. Menurut dia, catatan kesehatan jamaah itu juga menjadi bagian penting dalam penguatan diplomasi dengan Pemerintah Arab Saudi.
Apalagi, saat ini Putra Mahkota Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman ingin menjadikan pelaksanaan haji itu tidak hanya sekadar pelaksanaan haji biasa, tapi ke kepannya Mohammed ingin pelaksanaan haji yang mempunyai standar-standar pariwisata Internasional.
"Nah penguatan diplomasi itu harus menjadi program Kementerian Agama ke depan. Sehingga kita mendorong itu, termasuk lewat Kemenlu, lewat duta besar, sehingga kita ingin 220 ribu jamaah haji Indonesia diberlakukan sebagai tamu Allah," kata Maman.
Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kemenag Muhajirin Yanis menjelaskan, dalam rapat evaluasi tersebut juga banyak membahas tentang pelayanan jamaah haji di Mina, khususnya terkait transportasi, katering, dan juga layanan tenda. Karena, menurut dia, pelayanan jamaah haji di Mina merupakan otoritas penuh Pemerintah Arab Saudi.
Berdasarkan Survei Badan Statistik (BPS) beberapa waktu lalu, memang indeks kepuasan jamaah haji di Mina menurun dibandingkan tahun lalu. Karena itu, kata dia, Kemenag akan meningkatkan diplomasi dengan Pemerintah Arab Saudi.
"Tetapi kita punya jalan untuk melakukan harapan daripada komisi VIII untuk meningkatkan diplomasi dengan pemerintah Arab Saudi. DPR mendukung dab mengawal; dan kita insyaAllah melaksanakannya sesuai dengan apa yang menjadi komitmen bersama," ujar Muhajirin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
