IHRAM.CO.ID, NIGERIA -- Pemangku kepentingan layanan haji dan umrah mendesak Komisi Haji Nasional Nigeria (NAHCON) membawa semua pemangku kepentingan dalam gelombang reformasi operasi haji. Penyebabnya, adalah tingginya biaya ibadah yang meningkat hampir 50 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Hal itu bertujuan mempertahankan dan memperbaiki keberhasilan penyelenggaraan haji dan umrah di negara tersebut. "Penilaian terhadap kegiatan penyedia jasa haji untuk pelayanan yang lebih efektif," kata Direktur Pusat Konseling Keluarga Baynakum, Abuja Dr. Abdulfattah Adeyemi dilansir dari Dailyt Trust.

Adeyemi beranggapan, keberhasilan latihan haji di Nigeria menjadi tanggung jawab kolektif semua pemangku kepentingan. Sehingga, mereka memiliki kewajiban memperbaiki kesalahan dan mempertahankan keberhasilan.

Menurut Adeyemi, reformasi operasi yang dilakukan NAHCON menghasilkan capaian positif, terutama pada musim haji 2017. Sehingga, ia meyakini, pemangku kepentingan harus terlibat untuk mempertahankan keberhasilan.

Adeyemi berharap, NAHCON proaktif mendekati penyedia layanan haji mendengar pengalaman dan kendala selama musim haji. Ia meyakini, langkah itu memberi ruang modifikasi, perbaikan, dan penyesuaian dalam reformasi penyelenggaraan haji.

"Konsultasi adalah kuncinya, dan membawa para pemangku kepentingan bersama akan memberi ruang lebih banyak kerja sama dan kesuksesan di musim haji mendatang," tutur Adeyemi.

Direktur ITEC Mallam Abdulwakeel Ademola Abdulwahab mengatakan, reformasi oleh NAHCON harus dilakukan. Sehingga, para jamaah tak melihat pemangku kepentingan sebagai diktator.

Menurut Abdulwahab, salah satu isu utama yang mengganggu operasi haji, yakni tingginya biaya ibadah itu yang meningkat hampir 50 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Ia mendesak NAHOCN dan pemangku kepentingan melihat apa yang menyebabkan kenaikan itu. Ia berharap. ada penurunan biaya beribadah haji.

"Para pemimpin Muslim, dari Sultan Sokoto, Yang Mulia, Sa'ad Abubakar kepada ayah kerajaan berpengaruh lainnya, NSCIA dan yang lainnya harus menekan Pemerintah Federal memberikan tingkat konsesi devisa untuk semua kegiatan haji," kata Abdulwahab.

Ikuti Whatsapp Channel Republika