IHRAM.CO.ID, NEW DELHI -- Dewan Hukum Pribadi Muslim India (AIMPLB) tidak setuju dengan pengumuman Perdana Menteri (PM) Narendra Modi yang mengizinkan wanita Muslim melakukan perjalanan haji tanpa mahram atau wali laki-laki. AIMPLB merupakan organisasi yang mengawasi penerapan hukum Islam di India.
"Ini adalah masalah agama, dan bukan sesuatu yang harus diangkat dalam legislasi dan disahkan di parlemen," kata Sekretaris AIMPLB Maulana Abdul Hamid Azhari dilansir dari Kasmir Monitor, Selasa (2/1).
Azhari mengatakan, sebanyak 99 persen pria dan Muslim menjalankan dan mempraktikkan agama sesuai otoritas keagamaannya. Sehingga, menurut dia, Muslim tak ingin mengikuti keinginan PM Modi.
Dikatakan Azhari, menurut hukum Islam, seorang wanita tidak dapat melakukan perjalanan lebih dari tiga hari atau lebih dari 78 mil tanpa wali laki-laki, baik berhaji atau ke tempat lain. Dia menegaskan, menolak saran ihwal wanita lajang bisa pergi haji tanpa wali.
"Jika seorang wanita tidak memiliki seorang mahram (wali laki-laki) dan tidak memiliki dana membawa wali laki-laki berhaji, maka dia dibebaskan dari kewajiban untuk pergi," tutur Azhari.
Perdana Menteri India Narendra Modi meminta, penghapusan kebijakan yang membatasi wanita Muslim pergi haji. Ia beranggapan, mengharuskan adanya wali atau mahram untuk wanita berangkat haji adalah ketidakadilan.
PM Modi beranggapan penghapusan pembatasan tersebut memiliki dampak besar terhadap citra India. Dia mengaku, terkejut kali pertama mendengar adanya pembatasan terhadap perempuan Muslim. Dia pun mempertanyakan siapa sosok yang merancang peraturan semacam itu. "Mengapa ada diskriminasi ini," ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
