IHRAM.CO.ID, ARAB SAUDI -- Pemerintah Arab Saudi melonggarkan ketentuan mahram atau wali laki-laki untuk wanita berusia di atas 45 tahun bepergian haji dalam kelompok terorganisir sejak 2014. Dalam beberapa hari terakhir, pemerintah India yang dipimpin Perdana Menteri Narendra Modi mendapat banyak pujian karena melonggarkan peraturan tentang wanita yang ingin pergi haji tanpa mahram.
Perdana Menteri Modi mengumumkan pada Mann Ki Baat, Ahad (31/12), bahwa kebijakan berhaji dengan mahram adalah bentuk ketidakadilan pada wanita Muslim. Pemerintah melalui Kementerian Minoritas (MoMA) berencana menghapus ketentuan itu.
Kementerian Minoritas menyatakan, wanita Muslim berusia di atas 45 tahun diizinkan pergi berziarah tanpa mahram dalam kelompok. Namun, benarkah pemerintah India yang pantas mendapat pujian atas langkah ini?
Dilansir dari The News Minute pada Rabu (3/1), ternyata pemerintah Arab Saudi telah mengurangi ketentuan mahram untuk wanita berusia di atas 45 tahun, bepergian dalam kelompok terorganisir pada 2014. Jadi jelas, India baru saja menyusul.
Pada Oktober 2016, dua tahun setelah peraturan tersebut disahkan pemerintah Saudi, sebuah komite yang dibentuk MoMA mempelajari kebijakan haji dan merekomendasikan agar perempuan berusia di atas 45 tahun diizinkan bepergian tanpa pendamping laki-laki. Negara-negara yang memiliki perjanjian bilateral dengan Arab Saudi dapat mengizinkan warganya untuk pergi ziarah haji tanpa seorang pria.
Namun, kebijakan itu, baru berlaku untuk wanita Muslim India pada 2018. Perlu diketahui, India telah mengubah peraturan dan pedoman visa Saudi. Namun, pedoman itu masih tidak memungkinkan perempuan Muslim India melakukan perjalanan haji tanpa pendamping laki-laki.
Sejarahwan Rana Safvi pernah menulis di DailyO yang membahas tentang ketentuan berhaji. Dia mengatakan, dari 25 ayat yang memabahas haji di Alquran, tak satupun berbicara tentang persyaratan seorang jamaah wanita harus didampingi pria saat berhaji. Namun, karena Arab Saudi, lokasi di mana Kabah berada, menerapkan peraturan tersebut, maka negara lain harus mematuhinya.
Meskipun bagus, pemerintah India akhirnya berhasil menyusul. Rana mengatakan, reformasi sejati bagi umat Islam India adalah ketika pemerintah memutuskan membuka jalan bagi perusahaan penerbangan swasta untuk terbang melayani warga India berhaji. Saat ini, operator pemerintah Air India menikmati monopoli dalam rute India-Saudi. Hal itu berdampak pada tingginya ongkos tiket berhaji di India.
Rana beranggapan, apabila pemerintah mengizinkan maskapai penerbangan swasta mengambil bagian penerbangan haji, maka menurunkan tarif berhaji. Otomatis membuat hemat biaya dan haji terjangkau bagi lebih banyak Muslim India.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
