IHRAM.CO.ID, PEKANBARU -- Kanwil Kemenag Riau membahas kasus penipuan 708 jamaah umrah yang dilakukan PT Joe Pentha Wisata, yang dulu bernama JP Manadia. Akibat penipuan itu, jamaah umrah gagal melakukan ibadahnya dan menimbulkan kerugian materi sekitar Rp 14 miliar.
"Kasus penipuan oleh PT Joe Pentha Wisata merupakan permasalahan yang harus disikapi dengan seksama oleh Kementerian Agama karena hal tersebut berkaitan dengan pelaksanaan umrah yang berada dibawah pembinaan Bidang PHU Kementerian Agama Provinsi Riau," kata Kepala Kanwil Kemenag Riau, Ahamad Supardi Hasibuan, kemarin.
Tanggapan tersebut disampaikannya terkait laporan dari 1.000 lebih calon jamaah umrah PT JPW, sebanyak 708 yang belum diberangkatkan dengan total kerugian mencapai Rp 14 Miliar dengan kasus pidana penipuan dan sedang ditangani oleh Polda Riau.
Menurut Ahmad, kasus ini harus disikapi dengan serius, dan saat ini kasus pidananya sedang ditangani oleh Polda. Namun permasalahannya sekarang, katanya, bagaimana perlindungan terhadap calon jamaah umrah. Dan ini perlu ada solusi apakah uang dikembalikan atau diupayakan keberangkatannya oleh pihak travel.
"Mencermati kasus ini, dan untuk mengantisipasinya kedepan Kemenag Riau akan melakukan pertemuan dengan seluruh travel haji dan umrah untuk mendapatkan informasi pasti terkait 5 pasti (prosedur) haji dan umrah itu, sehingga tidak ada lagi jamaah umrah dan haji khusus yang tertipu," katanya.
Kabag Keagamaan Kesra Provinsi Riau H Rudi Hartono mengatakan, untuk menindaklanjuti permasalahan PT Joe Penta perlu ada pertemuan lebih lanjut dengan menghadirkan semua unsur terkait, yaitu Polda, Pihak Travel, Biro Hukum, Masyarakat, Kemenag, OJK dan pihak terkait lainnya.
Kanit 2 Subdit 1 Resaimum Polda Riau, Hepi Mas Hepi Mas, mengatakan, PT JPW dengan tersangka pimpinan PT JPW kini masih dalam penanganan Polda Riau dengan tindak pidana penipuan. PT JPW berjanji untuk memberangkatkan jamaah, tetapi ternyata tidak diberangkatkan sebanyak 708 orang atau dan kerugian berkisar Rp 14 M. Dia menyebutkan, dari 708 calon jamaah yang tidak diberangkatkan, baru 153 jamaah yang diproses.
Pada awal operasi travel ini tahun 2014 dengan bekerja sama dengan PT Madaniah, cukup lancar. Bahkan, pada 2016 memiliki izin sendiri dengan nomor 647 tahun 2016 dengan alamat Jalan Panda No 45 Sukajadi Pekanbaru. "Permasalahan awal bermula sejak akhir 2015 dengan manajemen yang tidak sehat terlihat dari gaji direktur keuangan sebesar Rp 75 juta per bulan," katanya.
Yusri dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Riau mengatakan, pihaknya sangat konsen dengan perlindungan konsumen termasuk di dalamnya adalah jamaah umrah yang telah ditipu oleh travel umrah PT JPW. Untuk itu, dia akan berupaya agar konsumen mendapatkan kepastian apakah diberangkatkan atau uang dikembalikan dengan melakukan penyelurusan asset-asset yang masih dimiliki oleh PT JPW tersebut.
"Ini perlu diusut tuntas dan masalah jamaah yang belum diberangkatkan diberi kepastian agar kedepan tidak lagi ada kasus- kasus yang sama yang menimpa jamaah. Untuk itu tentu kita akan berkoordinasi dengan berbagai pihak, Polda, Kemenag, Pemprov maupun Pihak PT JPW, termasuk Satgas OJK," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika