IHRAM.CO.ID, NEW DELHI -- Pemerintah India mengumumkan mengakhiri kebijakan subsidi kepada ribuan calon jamaah haji di negara tersebut. Subsidi yang berlangsung selama puluhan tahun diberikan pada umat Islam yang menuju ke kota suci Makkah untuk melakukan ziarah tahunan.
Menteri Urusan Minoritas India Mukhtar Abbas Naqvi beralasan kebijakan itu bertujuan mendaulatkan minoritas dengan kehormatan.
"Dana subsidi haji akan digunakan untuk pemberdayaan pendidikan anak perempuan dan perempuan dari masyarakat minoritas," kata Naqvi dilansir dari Aljazirah, Rabu (17/1).
Kebijakan tersebut menyusul keputusan Mahkamah Agung 2012 yang meminta pemerintah secara bertahap mengurangi subsidi tersebut dan menghapusnya pada 2022. Ia mengklaim langkah tersebut disambut baik banyak kelompok Muslim setempat.
Presiden All India Muslim Majlis-e-Mushawarat, Navaid Hamid mengatakan Muslim India telah lama menuntut kebijakan tersebut. Subsidi ini digunakan untuk waktu yang lama untuk mengecam komunitas Muslim, untuk menyebarkan kebohongan, umat Islam disenangkan, kata Hamid.
Subsidi dimulai pada 1954. Pemerintah India berpuluh-puluh tahun menawarkan subsidi sebesar miliaran rupee kepada Muslim miskin yang ingin melakukan haji. Pada 2016, jumlah subsidi sekitar 75 juta dolar AS. Namun, jumlah itu turun dari 100 juta dolar AS pada periode 2013.
Peziarah Muslim diberi subsidi melalui tarif penerbangan konsesi. Subsidi haji adalah sumber pendapatan utama maskapai penerbangan nasional, Air India, kata cendekiawan Muslim dan wakil rektor Universitas Hukum Nalsar, Faizan Mustafa.
Ia menganggap, subsidi itu justru diberikan pada Air India. Ia memahami dampak kebijakan itu yakni membuat beberapa Muslim kurang mampu kesulitan melakukan perjalanan haji. Namun, menurut dia, apabila Muslim memiliki tekad kuat, maka mereka dapat pergi haji.
Muslim di seluruh dunia diharapkan untuk pergi haji setidaknya sekali dalam seumur hidup, jika mampu. Argumen asli kebijakan subsidi adalah mereka membantu bagian masyarakat kurang mampu melakukan ziarah.
Namun, kebijakan yang perdebatkan tersebut mendapat kecaman dari banyak kalangan, termasuk partai penguasa nasional Hindu India, Partai Bharatiya Janata (BJP) yang lama menyebutnya penyesalan terhadap kaum minoritas.
Bagaimanapun juga, India menghabiskan dana negara yang signifikan untuk ziarah lainnya, termasuk festival keagamaan Hindu Kumbh.
Anggota Dewan Hukum Pribadi Muslim All India, Kamal Faruqui mengatakan subsidi haji digunakan sebagai "alat politik" di negara itu selama beberapa dekade. "Kami ingin mengelola urusan haji kami sendiri, pemerintah harus membantu kami," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
