IHRAM.CO.ID, MAKASSAR - Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Syaharuddin Alrif mendesak, pihak pengelola travel perjalanan haji dan umrah PT Abu Tours (AT) agar transparan dengan pengelolaan dana milik jamaah. "Pemilik Abu Tour harus terbuka kepada jamaah tentang kepastian keberangkatan umrah supaya tidak ada lagi yang melaporkan ke Polda untuk menarik dananya," kata Sahar-sapaan Syahruddin Alrif, kemarin.
Meskipun dirinya pernah dihubungi pihak manajemen Abu Tours secara positif dengan menyampaikan sudah ada pertemuan dengan pihak terkait seperti Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulsel, kepolisian dan pihak lain terkait keberangkatan jamaah umrah, tetapi itu belum menjamin adanya kepastian.
"Sudah bagus ada upaya mereka mau berkomunikasi terbuka seperti ini kepada kami. Tetapi tinggal realisasinya kapan, supaya ada penyampaikan kepada masyarakat atau jamaah untuk tidak khawatir," paparnya.
Selain itu, pihaknya juga mendesak agar pengelola travel Abu Tours menyampaikan secara terbuka kepada publik bahwa siap memberangkatkan atas komunikasi yang sudah terbangun dan didukung dengan pendanaan dari pihak ketiga. Menurut dia, DPRD Sulsel merupakan perwakilan rakyat yang menjembatani masalah ini, sebab kewajiban dewan menerima aspirasi dan keluhan masyarakat untuk diselesaikan.
"Pihak Abu Tour harus terbuka agar kami punya alasan serta dasarnya untuk menyampaikan kepada mereka, sehingga tidak lagi datang ke DPRD meminta haknya. Jangan malah membuat masyarakat tambah panik dengan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, sebab ini bisa jadi efek domino," tegas Sekertaris DPW Partai NasDem Sulsel itu.
Sebelumnya, Komisi E DPRD Provinsi Sulsel dipimpin Syaharuddin Alrif melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Kantor PT Abu Tours di Jalan Baji Gau Makassar untuk bertemu pimpinannya. Namun sayang, orang yang dicari tidak berada di tempat. Bahkan, kata Sahar, saat sidak berlangsung salah seorang jurnalis, Fadly mendapat perlakuan kekerasan dari oknum Satpam PT Abu Tours.
Sementara pihak travel PT Abu Tours melalui pemiliknya, Hamsah Mamba malah mengeluarkan maklumat yang dinilai sangat memberatkan jamaah dengan tiga opsi, antara lain meminta jamaah membayar Rp 6 juta tambahan dana dengan syarat mengajak dua jamaah baru, masing-masing jamaah baru membayar Rp 21 juta.
Kedua, jamaah lama diminta menambah Rp 10 juta dan mengajak satu jamaah baru dengan harga Rp 21 juta, dan opsi ketiga, jamaah lama wajib membayar Rp 15 juta dan berhak mendapatkan bonus voucher umrah tiga lembar dengan nilai per voucher Rp 5 juta.
Sementara untuk pembayaran penambahan biaya tidak dilakukan di Abu Tours tetapi melalui rekening 'scorrd accord' bank mitra untuk menjamin keamanan dana jamaah dan kepastian pemberangkatan setelah penambahan biaya tersebut.
Alasannya, sesuai aturan Kementerian Agama melalui Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus tahun 2018 yang menetapkan harga standar minimal umrah Rp 20 juta dan penetapan pajak progresif lima persen oleh Pemerintah Kerajaan Saudi Arabia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
