IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) tengah berusaha meningkatkan kualitas pelayanaan haji 2018. Langkah ini dilakukan sebagai upaya menambah kepuasaan pelayanan haji.
Tahun ini, Kemenag mengusulkan agar jumlah makan jemaah haji di Tanah Suci, Arab Saudi menjadi 40 kali selama prosesi ibadah haji. Angka ini meningkat dibanding tahun lalu hanya 25 kali.
Selain makan, Kemenag juga berusaha meningkatkan kualitas pelayanan sektor transportasi di Tanah Suci. Kualitas bus yang dipakai jamaah untuk berpindah dari satu ke kota lain akan diperbaruhi sehingga kenyamaan dijamin lebih baik.
Baca Juga: Hanafi Minta Menkominfo Buka Instagram Akun Ustas Somad
Pengamat haji, Ade Marfuddin meminta, pemerintah dapat transparans terhadap dana peningkatan kualitas layanan haji. Sebab, selama ini belum ada keluhan terhadap layanan haji terutama pada katering para jemaah.
"Selama ini tidak ada keluhan katering di Madinah. Jangan pencitraan saja pemerintah. Kalau ada peningkatan layanan haji, masyarakat harus tahu dana apa yang digunakan," ujarnya ketika dihubungi Republika.co.id di Jakarta, Ahad (25/2).
Menurutnya, pemerintah sewenang-wenang dalam meningkatkan kualitas layanan haji tanpa anggaran yang jelas. Sebab, hal ini justru akan menjadi beban para jamaah karena kekhawatiran ada penambahan biaya.
"Harus jelas dulu dananya, apakah dari optimilasi atau arahan dari pajak yang Arab ingin menaikkan 2,5 persen itu," ucapnya.
Ia menyebut, penambahan jumlah makan bagi para jamaah bukan sesuatu yang darurat. Mengingat, ada hal penting lainnya yang perlu ditingkatkan kualitas layanan haji oleh pemerintah.
"Dasar hukum yang jelas dana peningkatan layanan haji dari mana, kalau bukan urgent jangan dilakukan, pasti ada kepentingan tertentu," ucapnya.
"Misal terjadi peningkatan jumlah makan, lalu kan ada living cost bagi jamaah di sana katering sudah ada, apakah dikurangi dari living cost atau gimana. Pemerintah jangan ambil peluang kesempatan, justru ada salah nanti," ucapnya.
Kendati demikian, ia mengapresiasi langkah pemerintah tersebut. Hanya saja, masyarakat jangan tergiur dengan iming-imingi peningkatan kualitas layanan haji pada tahun ini.
"Apresiasi langkah baik meningkatkan pelayanan dan jamaah termudahkan tidak lagi memikirkan sepulang dari ibadah, siap makan saji, ini positif hanya saja perlu disampaikan asal transparansi dana," ungkapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika