Ahad 25 Feb 2018 17:30 WIB

Dana BPIH Harus Maksimalkan Pelayanan Haji

Pembahasan panja BPIH telah mencapai 75 persen.

Rep: novita intan/ Red: Muhammad Subarkah
Kedatangan calon jamaah haji Indonesia di Madinah
Foto: Republika/Ani Nursalikah
Kedatangan calon jamaah haji Indonesia di Madinah

IHRAM.CO.ID, Peningkatan Kualitas Layanan Haji tak Boleh Dibebankan Para Jamaah

JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) tengah berusaha meningkatkan kualitas pelayanaan haji 2018. Langkah ini dilakukan sebagai upaya menambah kepuasaan pelayanan haji.

Tahun ini, Kemenag mengusulkan agar jumlah makan jamaah haji di Tanah Suci, Arab Saudi menjadi 40 kali selama prosesi ibadah haji. Angka ini meningkat dibanding tahun lalu hanya 25 kali.

Selain makan, Kemenag juga berusaha meningkatkan kualitas pelayanan sektor transportasi di Tanah Suci. Kualitas bus yang dipakai jamaah untuk berpindah dari satu ke kota lain akan diperbaruhi sehingga kenyamaan dijamin lebih baik.

Langkah pemerintah tersebut mendapat dukungan dari Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Sodik Mudjahid. Menurutnya, pemerintah sangat berperan dalam memberikan kenyamanan dan keselamatan bagi para jamaah selama di Tanah Suci.

"Bagus, memang saat haji para jamaah wajib mendapat layanan ibadah yang terbaik, infrastruktur juga terbaik. Sekaligus perlindungan keamanan dan kenyamanan selama beribadah," ujarnya ketika dihubungi Republika di Jakarta, Ahad (25/2).

Kendati demikian, ia meminta pemerintah tidak menaikkan anggaran lantaran ingin meningkatkan kualitas pelayanan haji. Sebab, hal itu membebankan para jamaah selama di Tanah Suci.

"Konteks biaya harus terjangkau, harus memaksimalkan dana dari Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH)," ucapnya.

Saat ini, lanjut Sodik, pembahasan panja BPIH telah mencapai 75 persen. Diperkirakan akan selesai pada Maret mendatang.

"Masih 75 persen, kita bahasa item seperti bis, pesawat, agar tetap meningkatkan mutu tapi tidak naik. Insya Allah Maret bisa keluar," ungkapnya.

Sementara Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Sri Ilham Lubis mengatakan selama operasional haji, jamaah Indonesia mendapat layanan katering di Jeddah, Madinah, Arafah-Muzadalifah-Mina (Armina) dan Makkah.

Dia mengatakan usulan diajukan dengan menyerap usulan jamaah dan hasil evaluasi pengawas serta pemangku kepentingan haji. Sejatinya, jamaah berharap agar layanan katering diberikan secara penuh selama di Makkah.

Namun, kondisi di Makkah tidak memungkinkan sehingga masih ada lima hari yang tidak ada layanan katering.

"Yang tidak kami berikan hanya lima hari, tiga hari jelang pelaksanaan Wukuf Arafah dan dua hari setelah kepulangan Nafar Tsani dari Mina. Pada lima hari itu tidak memungkinkan untuk memberikan layanan katering karena kepadatan yang luar biasa di Makkah," kata dia.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement