IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla (JK) menginstruksikan, dana setoran tabungan haji diinvestasikan di Arab Saudi. Salah satunya untuk membangun pemondokan bagi jamaah haji Indonesia.
Menanggapi hal tersebut Pengamat Haji Indonesia, Ade Marfuddin berpandangan, tidak masalah jika dana haji yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) diinvestasikan di Arab Saudi. Asalkan, kata dia, tim BPKH termasuk badan pelaksana dan dewan syariahnya bisa menjamin investasi tersebut untuk kepentingan jamaah haji Indonesia.
Akan lebih bagus kalau diinvestasikan ke hal yang manfaatnya jangka panjang. Misalnya investasi untuk membangun pemondokan jamaah haji di Arab Saudi. "Itu saya kira tidak ada masalah karena itu (pemondokan) akan dipakai oleh jamaah haji, walaupun jamaah haji hanya tiga bulan satu musimnya, pascahaji bisa dimanfaatkan oleh jamaah umrah Indonesia," kata Ade kepada Republika.co.id, Jumat (9/2).
Artinya, pemanfaatan gedung pemondokan bukan semata-mata kepentingan tiga bulan saja. Sebab, bisa dimanfaatkan juga oleh jamaah umrah. Prinsipnya selama diinvestasikan agar jamaah haji mendapat lebih banyak manfaat, maka tidak masalah.
Memang dana haji harus diputar dan dibuat produktif. Sekarang, sudah waktunya melakukan sebuah perubahan dengan BPKH. Jadi sudah seharusnya mempunyai keberanian untuk melakukan investasi di luar Indonesia.
Ade mengungkapkan, langkah membangun pemondokan di Arab Saudi sebenarnya sudah tertinggal oleh negara-negara lain. Contohnya, Brunei Darussalam punya lahan yang masa penggunaannya sampai 90 tahun lebih. Di atas lahan tersebut dibangun bangunan khusus untuk jamaah haji Brunei Darussalam.
"Artinya, negara kecil saja mampu membuat sebuah negosiasi dengan Arab Saudi, kita (Indonesia) dengan 210 ribu jamaah haji yang berangkat tiap tahun plus satu juta orang umrah, itu tidak dijadikan daya tawar yang tinggi," kata dia.
Dia mengungkapkan, sangat prihatin karena hal ini tidak terjawab oleh pemerintah, khususnya oleh Kementerian Agama RI, sampai saat ini. Sekarang sangat berharap kepada BPKH dengan modal uang sampai di atas Rp 115 triliun. Seharusnya sudah mampu melakukan terobosan-terobosan.
Menurutnya, jumlah jamaah haji Indonesia yang sangat banyak sebenarnya bisa menjadi modal untuk menekan Arab Saudi agar mempermudah upaya investasi Indonesia di Arab Saudi. Pemerintah Indonesia dinilai kurang memiliki daya tekan kepada Arab Saudi. Sehingga meski jamaah haji Indonesia banyak tapi tidak diperhitungkan.
"210 ribu orang (jamaah haji Indonesia) tiap tahun siap berangkat, sudah mengantre sampai 30 tahun yang akan datang, kan ini pasar yang sudah jelas, uangnya pun sudah di atas Rp 115 triliun," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
