IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Sodik Mujahid menilai kenaikan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) kenaikan sebesar Rp 345.290,00 atau 0,9 persen dibanding tahun 2017 lalu cukup realistis. Memang biaya haji riil jamaah Indonesia tahun ini sebesar Rp 66 juta, tapi dengan adanya dana optimalisasi yang cukup besar, biaya jamaah haji tahun ini hanya Rp 35.235.602 per jamaah.

Maka dengan demikian subsidi dari dana optimalisasi itu rata-rata Rp 31 juta per jamaah. Artinya dana optimalisasi tersebut juga untuk menekan kenaikan BPIH yang melambung tinggi. "Tidak realistis jika kita tidak punya dana pensubsidi yakni dana optimasi atau dana tabungan setoran awal calon jamaah," jelas Politikus Partai Gerindra, saat dihubungi melalui pesan singkat, Kamis (15/3).

Menurut Sodik, kenaikan BPIH yang telah disepakati juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi para jamaah. Diantaranya untuk menambah jumlah makan, yang sebelumnya hanya 25 kali, kini bertambah menjadi 40 kali. Padahal kondisi harga-harga di Arab Saudi serba naik. Pemerintah Arab Saudi juga mengenakan Ppn 5 persen serta menaikan harga avtur pesawat yang juga cukup tinggi

"Dan itulah kewajiban DPR RI dan pemerintah untuk membela rakyat memgunakan dana tersebut agar harga haji lebih murah dari kenaikan seharusnya," tutur Sodik.

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Panitia Kerja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (Panja BPIH), Noor Achmad. Politikus Partai Golkar itu menuturkan, biaya haji riil jamaah Indonesia tahun ini sebesar Rp 66 juta. Namun, karena dibantu dana optimalisasi haji, para jamaah mendapat subsidi berkisar Rp 31 juta per jamaah.

"Dana optimalisasi yang berasal dari biaya setoran awal calon jamaah haji itu setiap tahunnya dimanfaatkan untuk menekan BPIH," ungkap Noor Achmad.

Ikuti Whatsapp Channel Republika