IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Haji Umrah Watch (HUW) Mahfud Djunaedi beranggapan pengelolaan haji dan umrah tak bisa diinternasionalisasikan seperti usulan Iran dan Qatar. Menurut dia, apabila kedua negara tersebut ingin mengelola haji, sebaiknya membantu pembangunan infrastruktur di Saudi untuk haji.
"Menurut saya kerja sama saja membangun fasilitas. Menyumbang peningkatan transportasi bus dan (fasilitas) Mina," kata dia kepada Republika.co.id, Senin (19/3).
Ia beranggapan pemerintah Saudi melakukan peningkatan pelayanan haji setiap tahun. Hal itu sejalan dengan peningkatan animo berhaji dari umat Islam di berbagai negara.
Mahfud mengibaratkan usulan internasionalisasi haji layaknya Candi Borobudur dikelola negara lain. Pastilah warga negara Indonesia tak setuju.
"Kecuali nggak diurus. Ini kan tiap tahun dari Saudi meningkat perbaikannya," ujar dia.
Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Osama bin Muhammad Abdullah menegaskan penolakan atas usulan internasionalisasi ibadah haji dan umrah. Menurut dia, apabila usulan yang dicetuskan Iran dan Qatar itu dilaksanakan, maka membuat kekacauan.
"Upaya Iran dan Qatar selama ini tidak menemukan jalan membuat kekacauan maka mereka memunculkan politisasi Tanah Suci yang menuntut penanganan ibadah haji dan umrah dari dunia internasional," kata Osama dalam konferensi Pers 'Penolakan Internaisonalisasi 2 Tanah Suci dan Pengelolaan Haji/Umrah' di Gedung Rektorat Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Kota Bandung, Sabtu (17/3).
Osama mengatakan sejak beberapa tahun lalu, hubungan Arab Saudi dengan Iran dan Qatar tidak harmonis. Kekacauan yang dilakukan dua negara, berujung pada pemutusan hubungan diplomatik dan berbagai bidang lainnya dengan Arab Saudi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
