IHRAM.CO.ID, MAKASSAR -- Puluhan ribu jamaah umroh biro travel Abu Tours secara nasional ternyata belum diberangkatkan. Bahkan ada jamaah yang menunggu hingga 2020, itu pun belum bisa dipastikan keberangkatannya.
"Berdasarkan hasil investigasi Kementerian Agama, sebanyak 86.720 orang jamaah seluruh Indonesia belum diberangkatkan, dan paling banyak daerah Sulsel," kata Kabid Haji dan Umrah Kemenag Sulsel Kaswad Sartono saat Rapat Dengar Pendapat di kantor DPRD Sulsel, Makassar, Selasa (20/3).
Menurutnya, sudah dilakukan penelitian dengan mengumpulkan data-data jamaah travel Abu Tours yang tersebar di seluruh Indonesia. Selain itu, jamaah paling banyak ditemukan di wilayah Sulawesi atau seperdua dari jumlah total jamaah masuk dalam data Kemenag setelah dilakukan perincian. Kaswad mengatakan Kemenang memberikan atensi khusus pada travel tersebut sembari mencari jalan keluarnya.
Direktur Pengawasan Keuangan OJK Region 6 Sulampua Dani Surya Sinaga yang juga dipanggil dalam rapat itu menyatakan, dalam kasus ini OJK tidak punya kapasitas mengingat persoalan ini terjadi di sektor swasta dan tidak berhubungan dengan jasa keuangan.
Direktur Reserse dan Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulsel Kombes Pol Yudiawan Wubisono pada kesempatan itu mengemukakan, saat ini sudah melapor 80 orang. Jamaah Sulsel sebanyak 4.173 orang jamaah.
Sedangkan untuk penyelidikan, telah dipanggil 44 orang, termasuk agen, karyawan serta pemilik langsung. Aset yang tidak bergerak telah disita sebanyak 34 unit rumah, bangunan juga lahan, serta 32 unit harta bergerak seperti mobil dan lainnya.
Bila dihitung nilai aset tersebut hanya diatas Rp 100 miliar lebih, sementara anggaran yang dikelola dan masuk ke travel dimaksud di atas Rp 1 trilun. Meski demikian, ia sudah melakukan penyelidikan sampai pada gelar perkara.
"Banyak bertanya kenapa Polda tidak langsung menetapkannya, meskipun sudah dilakukam sesuai prosedur, ini karena ada pertimbangan lain, yakni meredam gejolak di masyarakat hingga pada akhirnya menimbulkan kegaduhan. Hari ini detik ini pun bisa kita lakukan itu, tapi semua dipertimbangkan," ujarnya.
Guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan bersama dan pemilik Abu Tours juga kooperatif, Polda bersama pihak terkait seperti Kemenang dan perbankan tetap bersinergi mencari jalan keluar mengingat jamaah sangat banyak.
Dalam rapat itu, pemilik travel Abu Tours, Muhammad Hamsah Mamba berdalih dari seluruh jamaah, 80 persen adalah jamaah yang sudah berangkat umrah atau limit order. Mereka menikmati subsidi silang yang dijalankan travel sehingga dana subdisi banyak terkuras.
Hamsah mengungkapkan bila dihitung penuh keseluruhan jamaah berjumlah 96 ribuan atau mendekati 100 ribu orang dengan pengelolaan keuangan mencapai Rp 1,2 triliun lebih. Skenarionya akan diberangkatkan hingga 2020.
Agen Abu Tours yang tersebar di sejumlah daerah berjumlah 1.500 orang. Dirinya tidak menyangka jamaah mencapai puluhan ribu di seluruh Indonesia.
"Tadinya tujuan promo umrah Rp 11 juta-Rp 14 jutaan untuk menarik market, rugi lima tahun tapi bisa untung setelah itu, namun kejadiannya berbeda. Saat ini saya fokus bagaimana memberangkatkan jamaah buka mencari lagi jamaah, investor pun terus saya dekati untuk membantu," ucap dia.
Dia menambahkan, kendati semua aset perusahaan disita atau dijual tidak bisa mengembalikan uang jamaah secara utuh sehingga dikeluarkan maklumat. "Saya saat ini terus berusaha menyakinkan investor tentang potensi bisnis, dan saya sudah berjanji akan memberangkatkan semua jamaah. Kalau pun itu bisa ditukar dengan nyawa, dan masalah selesai saya ikhlas," ujarnya pasrah.
Saat ditanya dikemanakan ratusan miliar uang jamaah tersebut, Hamsah tidak bisa menjelaskan secara terperinci karena semua sudah tercampur aduk dengan masalah lainnya. Ketua Komisi E DPRD Sulsel, Kadir Halid menyebutkan berdasarkan laporan diterima saat ini yang sudah membayar tambahan Rp 15 juta sesuai maklumat Abu Tours sebanyak 2.600 orang.
"Itu pun yang sudah membayar biaya tambahan sampai saat ini masih daftar tunggu dan belum jelas keberangkatannya, makanya diperjelas. Kami Komisi E akan merapatkan secara internal untuk segera dikeluarkan rekomendasi," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika