Senin 02 Apr 2018 17:58 WIB

Datangi DPR, Korban Penipuan First Travel Desak Bentuk TGPF

Persoalan First Travel bukan lagi urusan hukum, melainkan urusan kemanusiaan.

Rep: Febrianto Adi Saputro/ Red: Agus Yulianto
Perwakilan korban penipuan umrah First Travel meminta bantuan DPR RI (Ilustrasi)
Foto: Republika/Rakhmawaty La'lang
Perwakilan korban penipuan umrah First Travel meminta bantuan DPR RI (Ilustrasi)

IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Puluhan korban agen perjalanan haji dan umrah First Travel mendatangi Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (2/4) siang. Dalam pertemuan tersebut sejumlah koban first travel yang hadir menemui sejumlah anggota Fraksi PDI Perjuangan.

Kuasa hukum korban First Travel, Riesqi Rahmadiansyah mengatakan, tujuan kedatangan puluhan korban first travel tersebut adalah untuk menyampaikan aspirasi dan mendesak Presiden untuk segera membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF). "Oleh karena itu kita datang ke PDI Perjuangan sebagai partai pengusung presiden, tolong dong dibantu kami menyiapkan surat minta dibikin TGPF," katanya.

Sebelumnya pihak calon jamaah sudah mendatangi Kementerian Agama (Kemenag) untuk meminta calon jemaah First Travel untuk menolak pailit, namun hingga kini belum direspons. Selain itu, calon jamaah meminta Kemenag untu mengirimkan surat ke kejaksaan untuk meminta aset tidak dikembalikan ke negara tetapi dikembalikan kepada korban. Namun sampai sekarang belum juga dilakukan.

"Ketiga, meminta perhatian Kemenang untuk membentuk TGPF, yang katanya bukan kewenangan dia, ya bukan kewenangan minimal bantu usul," katanya.

Selain itu, calon jemaah juga meminta Kemenag untuk mendesak PPATK untuk membuka aset yang dimiliki First Travel, Lalu meminta diagendakan pertemuan dengan menteri. "Sampai saat ini jangankan di telepon, di SMS saja kami nggak," jelasnya.

Sebelum melakukan audiensi dengan PDI Perjuangan, jamaah First Travel juga telah menemui Fraksi PPP, dan PAN. Namun hingga saat ini belum ada tindak lanjut.

Anggota Komisi VIII, Diah Pitaloka mengatakan, PDI Perjuangan akan bersungguh-sungguh menyelesaikan kasus ini, sebab menurutnya persoalan First Travel bukan lagi urusan hukum, melainkan urusan kemanusiaan. "Ini harius jadi concern kita. saya setuju untuk dibentuk TGPF," ungkapnya.

Ia berharap, ada keseriusan dari pemerintah untuk membentuk TGPF supaya benar-benar diseriusi oleh pemerintah. Selain itu, politikus PDI Perjuangan, Arteria Dahlan mengusulkan untuk dibentuk Panitia Khusus (Pansus).

Rencananya Komisi III akan mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama para korban First Travel, Selasa (3/4) besok.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement