IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI) berpandangan kedepan yang harus menjadi prioritas utama adalah pembinaan jamaah haji. Dalam hal ini bimbingan ibadah haji kepada calon jamaah haji. "Kedepan menteri agama harus berani mengubah total pola bimbingan manasik agar betul-betul jamaah memahami secara benar," kata Komisioner KPHI, Syamsul Maarif kepada Republika.co.id, Senin (17/9).

Syamsul mengatakan, berdasarkan temuannya, jamaah haji yang kurang memahami wajib dan rukun haji jumlahnya hampir mendekati angka 40 persen. Tapi kurang memahami bukan berarti tidak sah hajinya. Hanya saja jamaah haji tapi tidak tahu rukun dan wajib haji padahal itu hal yang sangat pokok.

Karenanya, menurut dia, harus ada sebuah perubahan rumusan kebijakan yang mendasar dari aspek bimbingan manasik di Tanah Air. Sebab pangkal masalahnya ada pada bimbingan manasik yang masih banyak kelemahan. "Jadi kedepannya pemerintah harus merancang dari jauh-jauh hari sistem bimbingan ibadah haji," ujarnya.

Ia menerangkan, masyarakat yang akan menjadi calon jamaah haji harus menunggu masa antrean yang lama. Kondisi ini bisa dimanfaatkan untuk melakukan program pembinaan dan bimbingan ibadah haji. Jadi orang yang berangkat ke Arab Saudi betul-betul sudah siap menjalankan ibadah haji.

Syamsul mengungkapkan, bisa dibayangkan setiap hari lebih dari 100 orang jamaah haji tersesat di Arab Saudi, mereka tidak tahu arah. Hal ini terjadi karena lemahnya bimbingan manasik terhadap jamaah. "(Lemahnya bimbingan manasik) pengaruhnya tidak hanya terhadap ibadah, juga jadi tersesat atau bahasa halusnya ketinggalan jamaah lain tapi sebetulnya dia nyasar," ujarnya.

Dia menerangkan, biasanya jamaah haji yang tersesat belum melaksanakan tawaf atau baru tiga kali putaran kemudian tersesat. Ada juga yang sudah tawaf tapi belum sai. Jamaah haji yang seperti ini jumlahnya ratusan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika