Kamis 22 Nov 2018 19:13 WIB

Pelayanan Haji di Armina Butuh Pembenahan

BPS menyebut Kemenag perlu meningkatkan pelayanan di Armina.

Rep: Umi Nur Fadhilah/ Red: Andi Nur Aminah
Suasana armina , suasana arafah
Foto: Republika/Didi Purwadi
Suasana armina , suasana arafah

IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut indeks pelayanan satuan operasional di daerah kerja (daker) Armina masih relatif lebih rendah daripada daker lainnya di Tanah Suci. Menurut BPS, Kemenag perlu meningkatkan pelayanan di Armina.

“Indeks pelayanan pada satuan operasional Armina masih relatif jauh lebih rendah dibandingkan dengan pelayanan daker lainnya,” kata Kepala BPS Suhariyanto dalam rilis Indeks Kepuasan jamaah Haji Indonesia (IKJHI) 1439H/2018 di Kantor BPS, Jakarta, Kamis (22/11).

Baca Juga

Dia menjabarkan berdasarkan hasil survei, indeks kepuasan jamaah terhadap pelayanan di daker Madinah, Makkah, dan Bandara masuk dalam kriteria sangat memuaskan. Sementara indeks kepuasan terhadap pelayanan satuan operasional Armina, masuk dalam kriteria memuaskan. Perinciannya, Madinah 85,73 persen, Makkah 87,34 persen, Armina 82,60 persen, dan bandara 89,01 persen.

Suhariyanto mengatakan, rendahnya indeks pelayanan di Armina, karena sebagian besar pelayanan jamaah haji ditangani langsung pemerintah Arab Saudi. Kendati demikian, ada penurunan kepuasan terhadap layanan operasional di daker Madinah sebesar 0,60 poin dari tahun sebelumnya, atau dari 85,79 persen menjadi 85,73 persen. Kenaikan indeks tertinggi berhasil diraih daker bandara dibandingkan tahun sebelumnya, yakni dari 87,16 persen menjadi 89,01 persen.

Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Syaifuddin mengibaratkan penyelenggaraan ibadah haji ibarat memiliki hajatan di rumah orang. Karena itu, pemerintah tidak terlalu leluasa mengatur dan memberi layanan.

Selain itu, menurut dia, pemerintah Saudi juga tidak sederhana melayani tamu Allah yang jumlahnya jutaan. Dia berharap jamaah haji harus memaklumi layanan yang didapat di Armina. Namun, menurut Lukman, temuan survei, saran, dan masukan bisa menjadi bahan evaluasi pemerintah Indonesia. 

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement