IHRAM.CO.ID, MAKKAH -- Arab Saudi dan Pakistan baru-baru ini telah menandatangani perjanjian bilateral untuk pelaksanaan haji 2019. Dilansir di Khaleej Times, Kamis (13/12), Menteri Haji dan Umrah Muhammad Saleh Benten bertemu dengan Menteri Federal untuk Urusan Agama Pakistan, Pir Noorul Haq Qadri, di kantor menteri di Makkah, Arab Saudi.
Menurut pernyataan yang dikeluarkan oleh kementerian haji dan umrah Saudi, Benten menerima delegasi Pakistan yang memuji layanan yang ditawarkan oleh Kerajaan Saudi kepada jamaah. Dari perjanjian tersebut disepakati bahwa kuota haji 2019 untuk Pakistan dinaikkan menjadi 184.210. Kuota haji Pakistan bertambah 5.000 dari kuota tahun lalu sebanyak 179.210.
Pada kesempatan itu, Saudi menyertakan Pakistan dalam skema Makkah Road, yang memungkinkan pra-pembersihan jamaah haji di bandara Karachi di Pakistan. Seorang pejabat senior Pakistan mengatakan, masuknya Pakistan ke dalam skema 'Makkah Road' akan memungkinkan negara itu menerapkan sistem Proof of Concept (POC).
Sistem itu akan menerapkan pra-pembersihan di bandara Karachi. Selain itu, Pakistan juga akan menerapkann program visa E-Haj mulai musim depan.
Sistem POC memungkinkan pemeriksaan imigrasi di negara asal pada saat keberangkatan, bukan pada saat kedatangan di Kerajaan Saudi. Hal ini secara signifikan mengurangi waktu tunggu bagi jamaah di bandara Saudi pada saat kedatangan.
Skema 'Makkah Road' akan memberi ruang sebanyak 35 ribu jamaah dari Provinsi Sindh pada fase pertama. Kemudian, skema akan diperluas ke bagian lain negara itu.
Sementara, sebelum penandatanganan perjanjian, mereka mengadakan diskusi di hadapan Wakil Menteri Haji dan Umrah Dr Abdulfattah Bin Sulaiman Mashat, Sekretaris Haji Hussain Sherif dan pejabat senior lainnya dari Arab Saudi, Menteri Agama Pakistan Muhammed Mushtaq Ahmad dan Direktur Jenderal Haji Pakistan Dr Sajid Yousfani. Selain Pakistan, menteri haji Saudi juga menerima delegasi dari Yordania yang dipimpin oleh Menteri Urusan Agama Islam dan Wakaf Abdul Nasser Abul Bassal.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
