IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Sekretariat Jendral Syarikat Penyelenggara Umrsh Haji Indonesia (Sapuhi) H Riza Palupi mengatakan ketentuan visa progresif dapat mengurangi jumlah jemaah umrah dan haji Indonesia. Padahal dengan banyaknya wisata religi menjadi keuntungan ekonomi bagi pemerintah Saudi.
"Sebenarnya itu sangat mengurangi jumlah jemaah yang ingin berangkat dua atau tiga kali," kata Riza saat berbincang dengan Republika.co.id, Kamis (13/12).
Riza mengatakan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Haji (PPIH) telah menyampaikan keberatan kepada pemerintah RI melalui Kementerian agama bahwa ketentuan visa progresif dinilai memberatkan seluruh rakyat yang ingin berangkat umrah lebih dari satu kali.
Meski telah menyampaikan keberatan atas ketentuan visa progresif sebesar 20 persen, Pemerintah RI tidak memberikan respons positif. "Ya gimana ya. Ya saya jawabnya mereka look and see, tidak ada respons, tidak ada apa yang harus dihimbau atau ada tuker pendapat dengan pihak atau stakeholder kita sebagai yang menyelenggarakannya tidak ada pendapat seperti itu," katanya.
Padahal kata dia jika pemerintah merespons dan sekaligus berhasil melobi Saudi utnuk mau menghapus ketentuan visa progresif akan menguntungkan pemerintah Indonesia. Karena uang yang seharusnya masuk ke kas pemerintah Saudi akan masuk ke kas pemerintah Indonesia dengan ketentuan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
"Padahalkan sangat tinggi uang kita, kalau dua ribu rial kali kalau persentasi umrah kita satu juta, kalau yang progresifnya itu 20 persen kalikan saja," katanya uang yang dikeluarkannya itu dapat disimpan jika pemerintah Indonesia mampu melobi pemerintah Saudi.
Terlebih kata dia, diakui atau tidak bahwa pemerintah Indonesia sendiri sangat memerlukan suatu pemasukan dana dari sektor lain seperti umrah dan haji."Itu kan sebenarnya bisa menjadi penghematan duit negara kita yang negara kita notabane masih memerlukan dana-dana dari itu di Indonesia," katanya daripada dibayarkan ke Saudi untuk visa progresif lebih baik uangnya digunakan untuk kepentingan Indonesia.