IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Rekam biometrik sebagai syarat mendapatkan visa umrah dimulai Senin (17/12) hari ini. Namun Menteri Agama Lukmanul Hakim tidak menurunkan tim untuk memantau bagaimana perekaman visa biometrik bekerja di hari pertamanya. "Sementara ini belum ada arahan dari pimpinan untuk pemantauan tashel," kata Kasubdit Pengawasan Umrah Alya Fitra kepada Republika.co.id, Ahad (16/12).
Jawaban Arya itu sebagai respons atas pertanyaan Republika terkait apakah Menteri Agama akan melakukan pemantau di hari pertama aturan visa biometrik diberlakukan di kantor tempat VFS Tasheel bekerja. Selain belum menerima arahan dari atasan di Kementerian Agama, Alya mengatakan, Kementerian Agama juga belum menerima permintan dari Kedutaan Besar Arab Saudi untuk dilakukan pemantauan.
"Kami juga belum menerima surat apapun dari KBSA tentang penerapan kewajiban mulai 17 Desember 2018 pengambilan biometrik jamaah umrah oleh Tasheel," ujarnya.
Terpisah, Derektur Bina Umrah dan Haji Khusus Arfi Hatim mengaku tidak tahu saat ditanya di mana saja posisi kantor VFS Tasheel itu berada. Begitu pula berapa jumlahnya di setiap propinsi, kabupaten dan kota. "Silakan tanya ke VFS atau yang beri izin kepada mereka," ujar Arfi singkat.
Pemantaun di hari pertama aturan rekam biometrik untuk mendapatkan visa umrah penting dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh efektivitas VFS Tasheel bekerja merekam sidik jari dan retina mata calon jamaah umrah. A Taufik, salah seorang pembaca Republika.co.id mengaku terus memantau berita terkait perekaman biometrik tersebut. "Harusnya negara hadir di sana," kata A Taufik.
Taufik mengaku punya rencana berangkat umrah awal 2019. Dia mengatakan pemerintah bisa meminta kepada pemerintah Saudi jika dalam pelaksanaannya rekam biometrik menyulitkan jamaah. "Kementerian agama bisa minta aturan itu tidak dilanjutkan kalau di lapangan menyulitkan jamaah," katanya.
Perekaman biometrik mungkin mudah dijangkau jamaah yang ada di perkotaan. Namun bagaimana dengan jamaah yang tinggal di daerah-daerah terpencil. "Pasti untuk menjangkaunya butuh biaya tambahan. Padahal barangkali saja duitnya buat bekal perjalanan umrah, lalu dipakai buat ongkos dan bayar biometrik, kan sayang," katanya.
A Taufik meminta pemerintah RI menolak kebijakan rekam biometrik sebagai bentuk pembelaan terhadap rakyat yang ingin kemudahan dalam beribadah umrah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika