IHRAM.CO.ID, JEDDAH -- Pengurus Permusyawaratan Antarsyarikat Travel Umrah dan Haji Indonesia (Patuhi) didampingi KJRI Jeddah bertemu Wakil Menteri Haji bidang Umrah Kerajaan Arab Saudi, Dr Azis Wazzan di kantornya yang berada di Jeddah, Arab Saudi pada Ahad (16/12). Patuhi menyampaikan aspirasi calon jamaah umrah Indonesia terkait kebijakan pemberlakuan rekam biometrik sebagai persyaratan pengurusan visa.
Kebijakan tersebut dinilai sangat memberatkan calon jamaah umrah Indonesia. Pasalnya, kantor VFS Tasheel yang ditunjuk sebagai operator perekaman biometrik saat ini hanya ada di beberapa provinsi dan kota besar saja. Kantor VFS Tasheel belum ada di seluruh kabupaten/kota yang ada di Indonesia.
Ketua Harian Patuhi, Artha Hanif dalam pertemuan tersebut menyampaikan permasalahan yang timbul terhadap calon jamaah umrah Indonesia akibat pemberlakuan rekam biometrik. Khususnya terhadap calon jamaah umrah yang berasal dari daerah. Mereka memiliki kendala geografis sehingga muncul biaya tambahan untuk mengurus perekaman biometrik ke kantor VFS Tasheel.
"Sebanyak 80 persen jamaah umrah datang dari daerah yang memiliki keterbatasan akses, biaya dan jarak tempuh menuju lokasi kantor VFS Tasheel, serta faktor usia tua (calon jamaah umrah) yang bervariatif, sehingga hal ini menjadi beban tersendiri bagi calon jamaah tersebut," kata Artha melalui keterangan tertulis yang diterima Republika.co.id, Senin (17/12).
Sekretaris Jenderal Patuhi, Muharom Ahmad mengusulkan, mengingat VFS Thaseel belum memiliki kantor di seluruh kabupaten/ kota, maka sebagai solusinya perekeman biometrik sebaiknya dilakukan di empat bandara keberangkatan umrah. Yakni di Jakarta, Surabaya, Makassar dan Medan. "Dengan demikian jamaah tidak lagi harus bolik-balik menghabiskan waktu dan biaya tambahan ke kantor VFS Thaseel yang hanya ada di provinsi dan kota besar," ujarnya.
Dewan Pembina Patuhi, Abdul Azis Taba yang turut hadir dalam pertemuan tersebut juga mengusulkan, untuk penerbitan visa yang telah memiliki Ministry of Foreign Affair (MOFA), jangan dulu diwajibkan rekam data biometrik per tanggal 17 Desember 2018. Sebab hal tersebut akan berdampak pada gagal berangkatnya calon jamaah umrah jika proses rekam data biometrik terlambat.
Sementara itu, Wakil Menteri Haji bidang Umrah Kerajaan Arab Saudi Dr Azis Wazzan berterima kasih atas penyampaian aspirasi yang dilakukan Patuhi. Sehingga proses perekaman data biometrik nantinya bisa berjalan lebih baik. Dia pun berjanji untuk segera meneruskan hasil pertemuan ini ke Kementerian Luar Negeri Kerajaan Arab Saudi.
Menutup pertemuan itu, KJRI Jeddah, Dr Muhammad Hery Saripudin menyampaikan terima kasihnya atas upaya Wakil Menteri Haji Kerajaan Arab Saudi yang mau memahami dan mencari solusi terkait hal ini. Pertemuan ini menandakan persahabatan yang erat antara Indonesia dengan Kerajaan Arab Saudi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
