IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) membentuk Persatuan Travel Umrah Indonesia (PTUI). Persatuan yang bersifat sementara ini, dibentuk untuk memperjuangkan agar ketentuan rekam biometrik dibatalkan Saudi.
"Betul PTUI ini dibentuk untuk sama-sama berjuang agar rekam biometrik sebagai syarat mendapatkan visa umrah tidak dilanjutkan," kata Leni Pane salah satu penggagas PTUI saat dihubungi Republika.co.id, Jumat (28/12).
Leni yang juga pemilik Ashab Azha Travel ini menuturkan agenda perdana dari PTUI yang baru dibentuk 25 Desember kemarin akan membuat diskusi "Menolak VFS Tasheel" yang akan digelar Jumat, 28 Dec 2018 pukul 14.00 WIB di Hotel Sopyan Tebet.
"Jadi pertama diskusi itu menampung aspirasi teman-teman. Kedua menampung curhatan teman-teman dari suluruh Indonesia. Semua by data dan real. Ketiga mengupas kemarin ada PPIH atau provider, PPIU yang mendukung FVS katanya untuk menghilangkan pungli 20 dolar," ujarnya.
Mengenai pungutan liar (pungli) juga, kata Leni Pane, akan dikupas tuntas dalam diskusi yang mengundang Staf Ahli KSP Dr Ali Mochtar Ngabalin, Ketua Bidang Hukum dan Perundangan Undanga MUI Pusat Prof Dr Muhamad Baharun SH MA, Wasekjen MU Pusat Ustaz Zaitu Rasmin, Staf Ahli DPR Irfandi SH.MH.
"Intinya diskusi ini kami tetap fokus bahwa FVS tidak cocok di negara Indonesia," katany.
Saat disinggung tidak ada narasumber dari Kementerian Agama, Leni mengaku, telah menyampaikan undangan namun tidak ada tanggapa. "Kita sudah melayangkan segala sesuatunya tapi Kemenag tidak pernah respons untuk hal kita. Mungkin mereka usaha di dalam saya harap mereka berusaha juga. Tapi usahanya apa kita tidak pernah tahu," katanya.
Leni Pane memastikan, semua narasumber akan hadir kecuali Ali Mochtar Ngabalim yang akan mengirim perwakilan karena dia sedang dinas keluar. Ada sekitar 60 lebih para pemilik PPIU yang sudah pasti hadir pada agenda diskusi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
