IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Indonesia perlu melakukan pendekatan khusus dengan negara-negara yang kuota hajinya tidak terpakai maksimal. Langkah ini sebagai solusi untuk memecahkan antrian jamaah haji Indonesia yang cukup panjang.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily mengatakan, pendeketan perlu dilakukan agar negara itu mau memberi kuota hajinya yang tidak terpakai. "Itu memang perlu ada pendekatan pertama kepada pemerintah Arab Saudi dan yang kedua kepada negara yang tidak memaksimalkan kuota haji," katanya kepada Republika.co.id, Senin (7/1).
Karena itu, kata Ace, pemerintah melalui Kementerian Agama, harus segera melakukan pendekatan jauh-jauh sebelum musim haji datang. Dan yang paling penting, kata politisi Partai Golkar ini, pemerintah harus memastikan bahwa negara yang didekati itu kuota haji tidak terpakai dan mau memberikannya kepada Indonesia.
"Dikarenakan mereka belum tentu nggak dipakai. Itu kan hak mereka, mau dipakai atau tidak," ujarnya.
Sebelumnya Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengusulkan, pemerintah untuk melakukan kesepakatan dengan negara-negara yang kuota hajinya tidak terserap secara maksimal. Usulan itu disampaikan Hidayat sebagai bentuk solusi untuk mengatasi antrian jamaah haji yang lama waktunya bisa sampai 20 tahun.
“Saya pernah menyampaikan solusi yang agak lain yaitu kan banyak negara yang kuotanya tidak terpakai habis,” katanya kepada Republika.co.id, di gedung DPR/MPR, Selasa (18/12).
Jamaah Haji Indonesia dan Malaysia dibawa otoritas Bandara International Passay City - Manila Selatan karena menggunakan paspor palsu Filipina menuju Arab Saudi (EPA/Manila International Airport Media Affair)
Negara yang tidak memakai habis kuota haji salah satunya negara Filipina itu, mesti diajak pemerintah RI untuk melakukan suatu perjanjian tentang hibah kuota. Perjanjian ini penting untuk menghindari masalah yang pernah terjadi terhadap jamaah haji Indonesia yang menggunakan kuota haji Filipina.
“Dulu pernah masalah ada orang Indonesia memakai kuota Filpina yang tidak terpakai. Dan kemudian jamaah itu mengubah dokumen keimigrasian. Masalah ini jangan sampai terjadi lagi," ujarnya.
Munurut Hidayat, daripada seperti itu, yang sudah jelas bahwa setiap musim haji, Filipina tidak menghabiskan kuota haji, maka kuotanya itu diminta baik-baik dengan melakukan perjanjian antara pemerintah Indonesia dengan Filipina.
“Misalnya kuota haji Filipina sisanya 50, ya diambil saja untuk Indonesia. Caranya membuat kesepakatan dengan Filipina untuk meyempakati kuota yang tidak terpakai dihibahkan kepada Indonesia,” katanya.
Setelah dibuat kesepakatan antara Indonesia dengan Filipina, maka segera disampaikan kepada pemerintah Saudi bahwa Filipina telah menghibahkan kuota hajinya yang tidak terpakai untuk Indonesia. “Saya yakin Saudi tidak akan menolak kerena pada hakikatanya mereka sudah memberikan kuota kalaut tidak bisa dipakai ya mening dimaksimalkan,” katanya.
Hidayat mengaku, memang masih jadi perdebatan antara mana yang lebih penting didahulukan. Apakah permintaan kuota atau perbaikan fasilitas di Mina. Namun, menurutnya, tidak ada sama sekali kaitannya penambahan kuota mesti harus diperbaiki dahulu fasilitasnya.
“Ditambah dan dikurangi tidak ada kaitannya dengan diperbaikai atau tidak. Diperbaiki itu adalah sebuah keharusan, kuota itu adalah sebuah hak,” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika