IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah dan DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Komisi I DPR RI ihwal permasalahan rekam data biometrik calon jamaah umrah oleh perusahaan swasta VFS Tasheel, Senin (21/1). Direktur Bina Haji Khusus Kementerian Agama (Kemenag) Arfi Hatim mengamini rekam biometrik sebagai syarat penerbitan visa umrah sangat membebani calon jamaah.

“Pemerintah dan DPR RI sepakat menunda kebijakan tersebut,” kata dia dilansir dari laman Kementerian Agama (Kemenag), Senin (21/1).

Arfi menjabarkan, setidaknya ada dua alasan kebijakan rekam biometrik tersebut membebani calon jamaah Indonesia. Pertama, kondisi geografis Indonesia terdiri atas ribuan pulau dan sangat luas. Karena itu, tidak memungkinkan seluruh calon jamaah umrah melakukan rekam biometrik. Saat ini, dia melanjutkan, operator VFS Tasheel yang ditunjuk Saudi merekam data biometrik hanya memiliki 30 kantor di kota-kota besar Indonesia.

Kedua, Arfi mengatakan perekaman data biometrik tersebut membebankan biaya tambahan pada calon jamaah umrah. Selain itu, dia menjelaskan, perekaman biometrik membutuhkan proses cukup panjang. Sebab, calon jamaah umrah harus mendaftar secara daring (dalam jaringan) untuk mengambil jadwal perekaman data di kantor VFS Tasheel terdekat.

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) siap membekukan izin VFS Tasheel. Izin perusahaan swasta tersebut bisa langsung dibekukan jika Pemerintah RI mengeluarkan rekomendasi.

Direktur Deregulasi Penanaman Modal BKPM Yuliot menjelaskan proses peizinan VFS Tasheel diproses melalui izin prinsip pada 2014, sebagai lanjutan kontrak kerja melakukan pelayanan keimigrasian atau menerima mandat terkait rekam biometrik dari Saudi. BKPM memberikan izin untuk aktivitas biro perjalanan wisata pada VFS Tasheel. Saat ini, perusahaan tersebut membuka kantor perwakilan di 35 titik untuk melayani rekam biometrik di seluruh Indonesia. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika