IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Konsulat Jendral (Konjen) RI masih menunggu materi rekomendasi penundaan rekam biometrik dari Indonesia. Untuk itu Konsulat RI di Jeddah belum bisa menentukan langkah diplomasi apa yang akan ditempuh kepada Pemerintah Saudi.
Konjen RI Mohamad Hery Saripudin mengaku baru mendapat informasi bahwa ada rekomendasi dari lima kementerian untuk menunda kebijakan rekam biometrik. "Saya malah baru mendengar beritanya. Jadi mohon maaf belum bisa memberikan komentar banyak karena sebagai Konjen bukan pihak yang berwenang mengambil keputusan," katanya saat dihubungi Republika.co.id, Rabu (23/1).
Mohamad Heri menuturkan, menurut teori dan praktek kode etik diplomatik, biasanya jika ada silang sengketa antara kedua negara yang berdaulat maka Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) yang akan mengomunikasikan untuk menjadi penengah menyelesaikan masalah.
Heri mengatakan, prosedurnya adalah BPKP atau wakil lima kementerian akan menyampaikan proses tersebut kepada Kemenlu. Nanti Kemenlu akan membuat nota diplomatik kepada Kedutaan Besar Saudi di Jakarta. "Kemudian juga akan memerintahkan kepada Duta Besar RI di Riyadh untuk menyampaikan rekomendasi atau usulan ke pemerintah Arab Saudi agar rekam biometrik ditunda. Kemudian apa yang kita laksanakan menunggu tanggapan pemerintah Saudi," ujarnya.
Selanjutnya Mohamad Heri menyebut langkah yang bisa dilakukan Konjen adalah memantau bagaimana follow up perkembangan rekomendasi lima Kementerian dan Lembaga di Indonesia. Dia mengatakan, jika VFS Tasheel ini mendapat izin menjalankan usahanya dari Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM). "Maka saya rasa bolanya di BKPM. Kalau dalam hubungan diplomasi maka BKPM tentu akan menyurati Kemenlu untuk meminta bantuan Kemenlu hubungkan Indonesia dengan Saudi, itu model diplomatiknya yah," katanya.
Mohamad menuturkan sebelum lima kementerian ini bersepakat menunda, Konjen dan Patuhi telah berkomunikasi dengan Dirjen Haji dan Umrah Kementerian Haji Saudi. "Yang pada intinya kita keberatan dengan kebijakan rekam biometrik," katanya.
Memang dalam pertemuan saat itu perwakilan Kementerian Haji Arab Saudi akan memberikan waktu dua hari sebagai jawaban atas keberatan yang disampaikan asosiasi Patuna. "Tapi sampai sekarang memang belum ada jawaban seperti yang telah dijanjikan," katanya. Mohamad menuturkan, argumentasi Saudi menerapkan kebijakan rekam biometrik melalui VFS Tasheel, sebagai syarat mendapatkan visa agar pemberian visa lebih terstruktur dan lebih sistematis.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
