IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Visa Facilitation Service (VFS) Tasheel masih beroprasi melakukan rekam biometik. Padahal lima kementerian telah meminta perusahaan asing itu menunda perekaman biometrik.
Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memanggil pihak VFS Tasheel ke DPR untuk menjelaskan alasan kenapa belum berhenti melakukan perekaman biometrik kepada calon jamaah umrah. "Iya kami akan koordinasi (dengan pihak terkait)," kata Mardani Ali Sera kepada Republika.co.id Selasa (5/2) kemarin.
Mardani mengatakan, Tasheel sebagai pihak swasta asing tidak boleh mengambil pekerjaan yang sudah dilakukan pemerintah setempat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Karena rekam biometrik telah dilakukan Kemendagri melalui rekam Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el). Sehingga jika Tasheel ingin mendapkan data jamaah tinggal koordinasi dengan Kemendagri.
Meski menerima mandat dari Pemerintah Arab Saudi, Mardani meminta Tasheel tidak membuat susah calon jamaah umrah dengan melakukam rekam biometrik. "Karena kondisi sekarang perekaman biometrik ini sangat menyulitkan," katanya.
Seharusnya, Tasheel sebagai pihak swasta memberikan pelayanan terbaik kepada calon jamaah umrah yang diambil data dan airis matanya sebagai ketentuan mendapatkan visa. "Menurut saya pelayanan yang antreannya panjang yang membuat rekam biometrik lama," katanya.
Oleh karena itu, Pemerintah Saudi harus segera melakukan evaluasi terhadap sistem kerja Tasheel. Dia mengatakan Saudi sebagai khadimul haramain, sebagai pelayan dua Kota Suci harus memberikan kemudahan kepada setiap calon jamah umrah. "Karena orang umrah itu ingin kemudahan bukan mau ngapa-ngapain. Itu prinsip khadimul haramain Saudi harus memberikan kemudahan bukan membuat sulit," katanya.
f
Ikuti Whatsapp Channel Republika
