IHRAM.CO.ID, ISLAMABAD -- Lembaga legislatif unikameral dari provinsi Khyber Pakhtunkhwa di Pakistan menentang keputusan untuk menghapus subsidi haji. Majelis Khyber-Pakhtunkhwa, meskipun memiliki mayoritas anggota dari Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), mengeluarkan resolusi menentang keputusan pemerintah federal untuk meningkatkan biaya haji. PTI merupakan pemerintah yang berkuasa saat ini di Pakistan.

Hal ini adalah peristiwa yang langka dalam sejarah politik, di mana partai yang sama berada di pemerintahan di provinsi dan pusat serta legislatif mengeluarkan resolusi dengan suara bulat terhadap pemerintah federal. Dilansir di The Express Tribune, Jumat (8/2), majelis dengan suara bulat mengadopsi resolusi yang menuntut pemerintah federal agar meninjau peningkatan baru-baru ini dalam pengeluaran haji dan mengembalikan subsidi pada biaya haji.

Resolusi itu digerakkan oleh Sahibzada Sanaullah dari Pakistan Peoples Party (PPP), dan juga didukung oleh pemerintah dan anggota oposisi lainnya. Dalam resolusi itu, mereka mengatakan bahwa peningkatan baru-baru ini dalam pengeluaran haji, telah mengecewakan masyarakat berpenghasilan rendah dan menghalangi mereka melaksanakan ibadah haji.

Pemerintah federal telah menyepakati kebijakan haji 2019 pekan lalu. Dalam kebijakan itu, Pakistan memutuskan untuk mengakhiri subsidi haji. Pemerintah federal mengatakan,  tahun ini paket haji akan menelan biaya sebesar 436.575 rupee untuk penduduk di wilayah utara dan 426.575 rupee untuk penduduk di wilayah selatan. 

Biaya tersebut tidak termasuk biaya untuk layanan qurban (penyembelihan hewan). Bagi mereka yang memilih untuk memanfaatkan layanan qurbani, biayanya naik sebesar 20.000 rupee per kategori. Oleh karena itu, untuk penduduk utara, paket akan dikenakan biaya sebesar 456.975 rupee dan untuk penduduk selatan menjadi 446.975 rupee. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika