IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Agama (Kemenag) telah mengirim tim akomodasi dan katering ke Arab Saudi untuk menyediakan segala kebutuhan calon jamaah haji (calhaj) Indonesia. Kemenag akan berupaya menyediakan menu makanan khas daerah untuk calhaj selama di Arab Saudi.
"Menu nanti yang diberikan kepada jamaah haji bercitarasa Indonesia dengan menu Nusantara, syukur-syukur kalau kita bisa menyediakan menu yang sesuai dengan asal daerah," kata Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri pada Kemenag, Sri Ilham Lubis kepada Republika.co.id, Selasa (19/2).
Sri menyontohkan, misalnya embarkasi Padang dan Solo, maka akan disediakan menu makanan khas Padang dan Solo untuk calhaj. Hal ini sedang diupayakan Kemenag, semoga bahan baku untuk membuat menu makanan khas daerah tersebut tersedia di Arab Saudi.
Katering jamaah haji
Ia juga menyampaikan, dari segi katering tidak ada perbedaan dengan penyelenggaraan haji tahun lalu. Hanya saja Kemenag sedang berupaya supaya ada menu makanan khas daerah meski tidak dari semua daerah. Jadi nanti akan ada menu makanan Nusantara dan khas daerah asal embarkasi.
Terkait jumlah makan, Kemenag menyampaikan sama dengan tahun lalu. Jamaah haji akan mendapatkan 75 kali katering. "40 kali makan di Makkah, 18 kali makan di Madinah dan 16 kali makan di Armina dan satu kali makan di Bandara," ujarnya.
Sementara, tim akomodasi sedang melakukan seleksi hotel-hotel yang sudah mengajukan penawaran. Tim akomodasi akan memilih hotel sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. "Hotel yang memenuhi standar, standar kita ada standar wilayah, standar kualitas, standar jarak, standar harga, itu harus terpenuhi semua," jelasnya.
Petugas pengelola Katering mendistribusikan makanan ke pemondokan jamaah haji Indonesia, Rabu (9 8). Makanan disajakan dalam kondisi hangat dan fresh.
Ia menerangkan, setelah tim akomodasi memilih hotel yang memenuhi standar. Mereka akan melakukan negosiasi dengan penyedia hotel. Supaya mendapatkan harga yang sesuai dengan harga perkiraan sendiri (HPS). Kemudian hotel yang telah dipilih diusulkan untuk ditetapkan kuasa pengguna anggaran (KPA) di Kantor Teknis Urusan Haji.
"Sekarang sudah melihat berkas-berkas yang masuk, penawaran, mereka (tim akomodasi) juga cek kelengkapan persyaratan, ada persyaratan administrasi dan teknis, pokoknya sesuai dengan pedoman Ditjen tentang penyediaan akomodasi," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
