IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) diminta konsisten untuk membekukan izin operasional Visa Facilitation Service (VFS) Tasheel. Sebelumnya, badan tersebut telah berjanji di saat rapat di DPR yakni akan membekukan perusahaan tersebut.
Hal itu disampaikan pihak Persaudaraan Pengusaha Umrah Haji Indonesia (Perpuhi). "Mestinya pemerintah dalam hal ini BKPM harus bertindak tegas (terhadap janji akan membekukan Tasheel)," kata Ketua Perpuhi Her Suprabu saat dihubungi Ihram.co.id, Senin (18/3).
Menurut dia, Tasheel yang merupakan pihak swasta asing sudah seharusnya menaati peraturan yang berlaku di Indonesia. Sampai saat ini, Tasheel diketahui belum memiliki izin penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) dari Kementerian Agama (Kemenag).
Her Suprabu menilai, tidak sempantasnya Tasheel dalam menjalankan usahanya merekam biometetrik mengabaikan aturan negara setempat.
"Karena Tasheel 'kan perusahaan asing yang beroperasi di wilayah hukum Indonesia (tapi) yang membuat aturan sendiri," ujar dia.
Lebih lanjut, Her mengkhawatirkan bila Tashel menjadi rawan menyalagunakan data biometrik. Sebab, Tasheel tidak memiliki lembaga pengawas dalam menjalankan rekam biometrik calon jamaah haji dan umrah asal Indonesia.
Untuk itu, dia menilai, sudah sepatutnya BKPM menepati janjinya dalam membekukan izin operasional VFS Tasheel. Hal itu baginya demi mencegah penyalahgunaan data warga negara Indonesia (WNI).
"Tanpa ada regulasi kontrol dari pemerintah," katanya.
Her Suprabu bependapat tidak dibekukannya Tasheel, menjadi terkesan lebih kental aroma bisnisnya dibandingkan untuk kenyamanan dan keamanan para jamaah dalam merekam biometrik.
Menurut Her Suprabu, cara melakukam rekam biometrik untuk jamaah haji lebih efektif daripada mengambil rekam biometrik kepada jamaah umrah. Pasalnya rekam biometrik dilakukan di masing embarkasi.
Sementara rekam biometrik untuk Umrah, kata Her kenapa lehih ribet, karena dilakukan di suatu tempat di setiap daerah yang jamaah di daerah kesulitan untuk menjangkau tempat rekam biometrik.
"Kalau tahun lalu rekam biometrik haji kan di jalankan saat di embarkasi, jadi saya lihat memang lebih praktis dibandingkan umroh," katanya.
Her Suprabu menilai, rekam biometrik tidak efektif. Karena jamaah umrah saat tiba di Bandara Jedah dan Madinah masih harus direkam biometrik lagi oleh imigrasi Saudi.
"Umroh saya lihat rekam biometrik tidak efektif karenq sampai sana masih ada proses scan sidik jari ulang," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
