Kamis 18 Jul 2019 22:39 WIB

Inovasi Makkah Route Initiative Diapresiasi

Inovasi ini memudahkan jamaah haji memasuki wilayah keimigrasian.

Rep: Umi Nur Fadillah/ Red: Agung Sasongko
Calon haji Makassar yang tergabung kelompok terbang (kloter) 1 Embarkasi Makassar menjalani perekaman Biometrik di Asrama Haji Sudiang, Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (16/7).
Foto: Antara/Sahrul Manda Tikupadang
Calon haji Makassar yang tergabung kelompok terbang (kloter) 1 Embarkasi Makassar menjalani perekaman Biometrik di Asrama Haji Sudiang, Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (16/7).

IHRAM.CO.ID, JAKARTA --  Layanan Makkah Route Initiative atau jalur cepat keimigrasian menuai pujian jamaah haji Indonesia. Alasannya, layanan pre departure clearence atau proses pengecekan dokumen keimigrasian memudahkan jamaah haji memasuki wilayah Kerajaan Arab Saudi (KSA).

Tahun ini menjadi kali kedua calon jamaah haji (calhaj) Indonesia menikmati layanan keimigrasian itu. Setidaknya, sebanyak 70 ribu jamaah haji Indonesia yang berangkat melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta menikmati kemudahan itu.

Tahun lalu, sejumlah pejabat dari Arab Saudi mendatangi Kementerian Agama (Kemenag). Perwakilan kedua negara itu menandatangani nota kesepahaman (MoU) layanan Makkah Route Initiative beserta rekam data biometri calhaj Indonesia.

Saat itu, Direktur Jenderal urusan Paspor Kementerian Imigrasi Arab Saudi, Sulaiman Abdulaziz al-Yahya menjelaskan pertemuan itu bertujuan menyampaikan kemudahan layanan ibadah bagi calhaj Indonesia. “Pemberian kemudahan ini keharusan KSA, terutama bagi calon jamaah haji Indonesia,” kata dia di Kemenag RI, Jakarta.

 

Dia memastikan layanan itu memberi kemudahan dalam pelaksanaan ibadah haji. Dia menjamin kemanan layanan sistem tersebut. Selain itu, sistem tersebut memberi kepastian bahwa calhaj dapat sampai di Kerajaan dengan aman dan nyaman.

Staf dari Kementerian imigrasi Arab Saudi Whaleed menjelaskan layanan tersebut mempercepat proses keimigrasian yang harus dilalui calhaj Indonesia. “Manfaat sistem ini bagaimana meminimalisir waktu keberangkatan calhaj, terutama berkaitan verifikasi kesehatan, akan tinggal di mana, akan naik bus apa, pemeriksaan barang. Sehingga tak butuh proses lagi di Saudi,” ujar dia.

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Nizar Ali menjelaskan layanan tersebut bertujuan mempermudah dan mempersingkat waktu yang dibutuhkan calhaj dalam proses keimigrasian. Selama ini, calhaj harus menunggu empat hingga lima jam untuk proses keimigrasian di Saudi.

Padahal, calhaj Indonesia baru saja melakukan perjalanan selama 10 hingga 11 jam. Sementara layanan itu, hanya membutuhkan waktu empat hingga lima menit untuk verifikasi biometrik berupa pengambilan foto dan sidik jari. Selian itu, Saudi juga menyediakan jalur khusus untuk calhaj yang menikmati layanan jalur cepat itu.

Kepala Subdirektorat Dokumen dan Perlengkapan Haji Reguler Kemenag Nasrullah Jasam menjelaskan calhaj yang belum menikmati layanan jalur cepat, perlu melakukan verifikasi satu jari dan stempel kedatangan di bandara Saudi. Dia memperkirakan proses tersebut memakan waktu 1,5 jam hingga dua jam per kelompok terbang (kloter). Kendati demikian, waktu tersebut lebih singkat daripada sebelumnya, yakni sekitar empat jam per kloter.

Kemudian, kemudahan itu mendorong Kemenag me-lobby Saudi, agar layanan jalur cepat bisa diperluas pada musim haji 2019/1440 H. Dengan itu, layanan tersebut bisa dinikmati seluruh calhaj Indonesia yang berangkat dari 13 embarkasi/debarkasi. Namun, jika tidak memungkinkan, Kemenag berharap layanan jalur cepat bisa diterapkan pada dua atau tiga bandara, selain Bandara Internasional Soekarno Hatta.

Hal itu merupakan misi Menag Lukman Hakim Syaifuddin ketika bertemu Menteri Haji dan Umrah Saudi Muhammad Salih bin Taher Benten pada Desember 2018. Saat itu, Menag Lukman menyampaikan sejumlah usulan peningkatan layanan terhadap jamaah haji Indonesia.

“Kebijakan ini akan memudahkan jamaah haji, karena mereka tidak perlu mengantri lama untuk proses imigrasi di bandara Jeddah maupun Madinah,” kata Lukman.

Usulan itu direspon positif oleh Kementerian Haji Saudi. Pun otoritas Saudi bersedia mengkaji usulan itu untuk dibahas di level teknis.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement