IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Menanggapi hal tersebut, Pengamat haji Ade Marfuddin mengingatkan kondisi di Mina. Menteri Agama Fachrul Razi menandatangani nota kesepakatan Penyelenggaraan Ibadah Haji 1441 H/2020 M dengan Pemerintah Saudi, Senin (2/12). Salah satu yang dibahas perihal penambahan kuota jamaah menjadi 231 ribu orang.
Menurut Ade, sebelum menambah jumlah jamaah, kondisi di Mina harus diperbaiki dahulu. "Penambahan kuota, kalau di Mina belum ada perbaikan menyeluruh akan sulit menata jamaah. Kecuali di Mina ada penataan dan penambahan kawasan," ujarnya saat dihubungi Republika.co.id, Selasa (3/12).
Ia menyebut kondisi di Mina saat ini sudah penuh dan sesak. Menjadi lain cerita jika Pemerintah Arab Saudi bersedia meratakan bukit sehingga wilayah Mina menjadi lebih luas.
Jika luasan wilayah Mina masih sama dengan minimnya fasilitas, Ade menyebut akan sulit dalam menata jamaah. Dalam memberikan layanan pun akan terkendala dan tidak bisa berjalan dengan maksimal. Penambahan kuota jamaah bisa dilakukan jika luasan wilayah Mina juga ditambah.
Usaha penambahan kuota ini disebut sebagai salah satu cara pemerintah Indonesia mengurangi masa tunggu jamaah. Kini masa tunggu umat Muslim Indonesia untuk naik haji bisa mencapai 30 tahun.
Untuk hal itu, Ade menyebut kuota adalah ketentuan dari Pemerintah Saudi. Sejak dulu, mereka menggunakan perhitungan satu orang per seribu. Hal ini sudah mutlak digunakan untuk semua negara.
"Kecuali ada kuota dari negara lain yang tidak terpakai baru bisa dipakai oleh Indonesia. Tapi ini juga tidak semata-mata langsung," ucapnya.
Ade menekankan fasilitas dan kondisi di lapangan harus diperhatikan sebelum menambah kuota jamaah. Perihal rencana Pemerintah Saudi mendirikan 60 ribu toilet bertingkat di Mina, ia menyebut ini merupakan berita yang baik. Selama ini jamaah saat berada di Mina memang terkendala akses ke kamar mandi untuk membersihkan diri dan buang air.
"Saudi memang sedang gembar-gembor perbaikan sarana dan prasarana. Mereka sedang berusaha memberikan fasilitas yang memadai. Nah ini harus diperhitungkan juga dengan jumlah jamaah," ujarnya.
Hal yang utama, menurut Ade adalah menyiapkan jamaah sebelum berangkat ke Tanah Suci. Pemerintah harus memberikan bekal dan pengetahuan yang cukup kepada jamaah tentang kondisi, budaya, dan situasi di sana, serta persiapan ibadah jamaah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
