IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Sarikat Penyelenggara Umrah Haji Indonesia (Sapuhi), Syam Resfiadi, mengapresiasi dipecatnya Dirut Garuda Indonesia, Ari Askhara. Menurut Syam kebijakan Ari sangat merugikan travel-travel umrah.
"Memang sebaiknya dipecat tidak tahu malu disuruh mengundurkan diri gak mau," kata Syam saat dihubungi Republika.co.id, Sabtu (7/12).
Syam mengatakan, selama Ari Askhara memegang kendali Garuda Indonesia banyak kebijakan-kebijakan yang memberatkan, terutama terhadap penyelengara perjalanan ibadah umrah (PPIU). "Kami juga merasakan travel urusan Timur Tengah dengan cara dia memberi kepada wholesaler," ujarnya.
Menurut dia, cara Ari Askhara menjual tiket Garuda untuk perjalanan umrah hanya kepada travel-travel besar tidak menghargai travel-travel yang susah payah mendapat izin dari International Air Transport Association (IATA).
"Asal punya duit dan segala macam dan ternyata tidak komit dengan kontrak kerjanya tidak ada uang yang disetorkan dan segal macam seenak jidatnya," katanya.
Syam berharap setelah Ari Askhara dipecat, Garuda dapat dipimpin oleh orang-orang yang terbaik yang mampu membuat Garuda terus terbang tinggi. Dan berharap dirut yang baru juga dapat membuat kebijakan yang membuat semua mitra kerjanya nyaman
“Semoga saja mendapat yang terbaik dari Allah SWT. Sebagai agen-agen serta nasabah atau passenger dapat menggunakan tiket Garuda untuk terbang keseluruh dunia dimestik dan internasional," katanya.
Sistem monopoli dan oligopoli yang dilakukan Ari sudah menyalahi aturan main dunia bisnis dan melanggar undang-undang persaiangan usaha diawasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU. Tetapi persoalan ini tidak pernah ditindak lanjuti KPPU.
"Mungkin entalah ada permainan apalagi antara KPPU dengan pihak Garuda yang tidak bisa menyelesaikan secara cepat persoalan ini," katanya.
Dia juga berharap, permainan-permainan monopoli dan oligopoli yang dilakukan oknum pejabat-pejabat lain di Garuda dapat segera diketahui Presiden Joko Widodo. "Semoga Pak Presiden mengatahui hal ini melalui Pak Erick Tohir menindak pejabat BUMN yang banyak melanggar," katanya.
Menurut dia, banyak pejabat Garuda bermain setelah bukti kuat barang-barang yang dibawa di pesawat dari Prancis merupakan miliki para pejabat, baik untuk dijual kembali tau digunakan sendiri.
"Barang-barang dari Prancis siapa lagi penumpang semua atas nama direksi dan staf, kru tidak ada orang swasta di sana. Jadi ya sudahlah sudah dibuktikan Bea Cukai," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika