IHRAM.CO.ID, JAKARTA — Tim Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) menggelar pertemuan dengan Muassasah Al Adilla di Madinah. Pertemuan ini dilakukan untuk membahas evaluasi operasional haji 1440H/2019M.
Hadir Direktur Layanan Haji Luar Negeri Sri Ilham Lubis, Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus, Arfi Hatim, Konsul Haji KJRI Jeddah Endang Djumali, serta tim lainnya.
"Kami mengajukan sejumlah perbaikan layanan yang diharapkan dapat dipersiapkan Muassasah Al Adilla," ujar Sri Ilham dalam keterangan yang didapat Republika.co.id, Rabu (11/12).
Sejumlah usulan disampaikan Ditjen PHU untuk perbaikan layanan haji tahun depan. Pertama, perlunya toleransi waktu bagi jamaah saat tiba di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz (AMAA) Madinah.
Sri Ilham menyebut waktu yang lebih longgar diperlukan untuk pengelompokan jamaah, penataan bagasi, dan dokumen per rombongan. Dengan adanya kelonggaran waktu, jamaah tidak terlalu terburu-buru didorong ke bus.
Ditjen PHU juga meminta penegasan kepada penyedia hotel agar tidak mengubah penempatan jamaah yang sudah disepakati dalam kontrak awal. Ini penting untuk memberikan kepastian penempatan jamaah. "Tahun lalu terjadi perubahan penempatan secara sepihak oleh hotel sehingga jamaah harus menunggu. Kami minta agar hal seperti ini tidak terulang," lanjutnya.
Rapat tersebut juga membahas perihal layanan katering di hotel Madinah. Ditjen PHU meminta ketegasan dari pihak majmuah untuk memberikan kemudahan akses masuknya katering ke hotel, khususnya bintang lima.
Perbaikan lainnya yang diperhatikan adalah koordinasi antara muasasah dengan pihak lalu lintas. Pihak lalu lintas diharap memberikan toleransi waktu yang lebih longgar saat bus berhenti dan menurunkan jamaah di hotel Madinah.
"Pihak muasasah akan menindaklanjuti permohonan tersebut dan menyampaikannya kepada pihak terkait," ucap Sri Ilham. Di akhir pertemuan, dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Staf Teknis Haji dan Ketua Muasasah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
