IHRAM.CO.ID, JAKARTA— Wakil Presiden, KH Ma'ruf Amin, mengingatkan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) agar progresif dalam optimalisasi dana dan investasi keuangan haji.
Ini kata, Ma'ruf, agar keuangan haji yang dikelola BPKH memberikan nilai manfaat yang lebih signifikan. Sebab, BPKH dituntut harus sanggup menutupi selisih biaya penyelenggaraan haji jamaah. Apalagi dengan terus meningkatnya biaya haji per jamaah setiap tahun.
"BPKH harus sanggup bisa menutupi selisih biaya penyelenggaraan haji atau BPIH yang dikumpulkan dari jemaah dari total biaya aktual per jamaah," ujar Kiai Ma'ruf saat membuka Peresmian Pembukaan Rapat Kerja Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Tahun 2019 di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (18/12).
Kiai Ma'ruf mengungkap, pada 2019, dari total biaya haji 70,6 juta per jamaah, 50 persen di antaranya harus ditutupi dengan bantuan atau subsidi dari nilai manfaat pengelolaan keuangan BPKH.
Selanjutnya, Kiai Ma'ruf mengungkap, pada 2020 dari total perkiraan biaya haji 73,2 juta per jamaah, subsidi dari nilai manfaat diperkirakan akan meningkat menjadi 51,8 persen.
Menurutnya, angka ini diperkirakan akan terus meningkat setiap tahunnya akibat inflasi dan fluktuasi nilai tukar.
"Karena itu saya melihat hanya ada solusi untuk memastikan keberlanjutan pembiayaan perjalanan haji yaitu pertama dengan mendorong BPKH agar lebih progresif dalam melakukan optimailisasi dalam melakukan optimalisasi penempatan dana investasi keuangan haji," ujar Kiai Ma'ruf.
Kiai Ma'ruf juga meminta investasi melalui instrumen keuangan maupun investasi langsung di dalam bidang perhajian baik di Saudi maupun dalam negeri perlu dilakukan secara optimal dan aman.
Dia juga meminta untuk meninjau kembali biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) agar disesuaikan secara relatif dengan total biaya haji aktual per jamaah.
Dia menilai solusinya bisa langsung dilaksanakan BPKH, atau disesuaikan beban jamaah per orang. "Oleh karena itu saya mengharapkan agar Kementerian Agama dan BPKH dapat melakukan perhitungan secara cermat terkait dengan solusi ini," kata Kiai Ma'ruf.
Sementara, Ketua BPKH, Anggito Abimanyu, mengatakan BPKH saat ini terus menjajaki semua investasi dana keuangan haji secara langsung. Meski belum terlalu besar, namun investasi langsung dilakukan secara bertahap.
"Selama ini melalui surat berharga, melalui instrumen, nah sekarang investasi langsung walaupun jumlahnya belum terlalu besar. Secara aturan 20 persen, namun akan dilakukan bertahap," ujar Anggito.
BPKH, kata Anggito, menargetkan kurang lebih sebesar Rp10 Triliun pada tahun depan dari Rp123 Triliun total dana keuangan haji.
"Kita mentargetkan di bawah 10 triliunlah tahun depan. Tapi dari waktu ke waktu akan kita tingkatkan. Tahun ini kita mulai investasi di ITFC dengan IDB, itu pertama kali investasi di luar negeri oleh BPKH," ujar Anggito.
"Mudah-mudahan pada 2020 bisa ditambah jumlahnya sehingga lebih optimal. Namun seperti diingatkan bapak Wapres supaya aman. Itu yang penting," kata Anggito.
Fauziah Mursid
Ikuti Whatsapp Channel Republika
