IHRAM.CO.ID,JAKARTA--Menteri Agama Fachrul Razi mengatakan akan mengupayakan tidak ada kenaikan untuk besaran biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2020. Fachrul memastikan, meski ada kenaikan biaya komponen haji yakni pesawat dan visa, jamaah haji tetap membayar sebesar biaya haji tahun sebelumnya.
"Kita usahakan nggak ada kenaikan lah. nanti kita ketemu lagi, biaya haji memang naik, naiknya di pesawat terbang dan visa. Tapi kita usahakan supaya jamaah tetap membayarkan sama dengan yang dulu," kata Fachrul saat ditemui wartawan di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (9/1).
Karena itu, Fachrul mengatakan, pembahasan tentang BPIH 2020 saat ini sedang dibahas berikut penambahan pelayanan haji. Ia memastikan penetapan akan dilakukan segera setelah selesai.
"Nanti kita lihat lagi. nanti saya bicara dengan Komisi VIII DPR dulu. Kalau keberangkatan awal tanggal 26 Juni," kata Fachrul.
Fachrul juga mengungkap, masih ada beberapa layanan haji yang belum selesai dibahas. Namun, salah satu peningkatan layanan yang sudah dipastikan untuk keberangkatan haji tahun 2020 adalah digunakannya Bandara Kertajati untuk jamaah haji di Jawa Barat.
"Kita sudah putuskan Kertajati untuk jadi salah satu lapangan embarkasi dan embarkasi sudah, yang lain belum, masalah kuota kan sudah jelas," kata Fachrul.
Sebelumnya, Kementerian Agama (Kemenag) menargetkan awal tahun BPIH sudah disahkan.Hal ini disampaikan Direktur Pengelolaan Keuangan Haji Kemenah, Maman Saefulloh. Ia menyebut BPIH hingga saat ini masih dalam proses pembahasan.
"BPIH 2020 masih dalam proses pembahasan. Pada 18 Desember 2019 sampai 16 Januari 2020 DPR masa reses. Kemungkinan awal-awal Februari 2020 pengesahannya," ujar Maman saat dihubungi Republika.co.id, Selasa (17/12).
Selain itu, ia menyebut, kuota haji hingga kini yang berlaku masih 221 ribu jamaah. Hal ini sesuai dengan nota kesepahaman yang telah ditandatangani antara Menteri Agama Fachrul Razi dan Pemerintah Arab Saudi.
Perihal penambahan 10 ribu kuota haji, hingga kini Kemenag disebut masih berupaya melakukan lobi. Ia pun menyebut ada kemungkinan Menag akan berbicara dengan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) terkait kuota tersebut.
"Kemungkinan nanti kita upayakan. (Upaya) yang sudah dilakukan Pak Menteri bersurat ke Pemerintah Kerajaan Arab Saudi," ujarnya.
Infografis: Kewajiban Maskapai Penerbangan Haji.
Ikuti Whatsapp Channel Republika