IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- DPR RI dan Kementerian Agama (Kemenag) menetapkan empat maskapai yang menjadi moda transportasi jamaah haji tahun ini. Keempat maskapai itu adalah Garuda Indonesia, Saudi Arabian Airlines, Citilink, dan Flynas.
Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto mengatakan, transportasi jamaah haji menjadi salah satu hal yang dibicarakan panja Komisi VIII dengan Kemenag. Hasil rapat panja itu kemudian dibawa ke rapat kerja dengan Menteri Agama Fachrul Razi pada Kamis (30/1).
"Jadi, jika selama ini hanya dua maskapai, tahun ini ada tambahan Citilink dan Flynas. Sudah disepakati," kata Yandri kepada Republika, Kamis (30/1).
Citilink yang merupakan anak usaha Garuda Indonesia hanya akan melayani penerbangan haji dari embarkasi Banjarmasin. Sedangkan Flynas, anak usaha Saudi Arabian Airlines, hanya melayani embarkasi Palembang. Embarkasi lainnya tetap menggunakan Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines.
Ia menegaskan, masuknya Citilink dan Flynas sebagai maskapai haji tahun ini bukan berarti ada penurunan standar pelayanan penerbangan.
Yandri menyebut, penambahan maskapai merupakan masukan dan rekomendasi dari berbagai pihak yang berkaitan langsung mengurusi perjalanan haji dan umrah, termasuk dari perusahaan biro perjalanan. Menurut dia, mereka menyarankan agar dibuka keran untuk perusahaan lain sehingga dapat terlibat dalam operasional haji tahun ini.
Yandri mengatakan, pemilihan empat maskapai tersebut memunculkan harga yang kompetitif tanpa mengurangi pelayanan terhadap jamaah. Pasalnya, syarat yang disepakati dalam klausul pengajuan penawaran, salah satunya ialah tidak mengurangi pelayanan terhadap jamaah haji.
Penambahan dua maskapai itu juga tidak berkaitan dengan batalnya pengurangan uang saku bagi jamaah haji. Ia menegaskan, hal tersebut sebagai upaya membuka kesempatan yang sama bagi perusahaan penerbangan lain yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.
"Tidak untuk mencari harga murah atau menurunkan standar pelayanan penerbangan, tetapi justru untuk meningkatkan pelayanan dan harga yang kompetitif," katanya.
Dalam rapat kerja bersama menag, disepakati BPIH 2020 tidak naik atau sama dengan 2019 lalu, yakni sebesar Rp 35.235.602. Besaran BPIH itu di antaranya terdiri atas uang saku jamaah atau living cost sebesar 1.500 riyal Saudi atau setara Rp 5.500.005.
Ketua Panja BPIH Marwan Dasopang menilai, meski biaya haji tetap sama dengan 2019, jamaah mendapatkan lebih banyak manfaat karena ada fasilitas tambahan. Beberapa manfaat tambahan yang tidak ada di komponen BPIH tahun lalu, antara lain, jamaah tahun ini mendapat tambahan konsumsi hingga dibayarkan visa sebesar 300 SAR atau sebesar Rp 1,1 juta.
"Sesungguhnya untuk mendapatkan nilai ini panjang perdebatannya. Kenapa berdebat panjang, karena ada BPKH yang tidak mau diambil banyak dari nilai manfaatnya," katanya.
Anggota Komisi VIII Jefry Romdonny mengatakan, fraksi Partai Gerindra mengapresiasi kinerja Panja BPIH yang telah berusaha merasionalisasi BPIH tahun 2020, termasuk beberapa langkah strategis upaya perbaikan pelayanan. Akan tetapi, Romdonny memberikan catatan khusus untuk perbaikan pelayanan selanjutnya.
Pertama, akomodasi jamaah Indonesia di Madinah seluruhnya harus diupayakan berada di wilayah Markaziyah. Kemudian, bus shalawat disediakan dari pemondokan atau akomodasi yang berjarak minimal satu kilometer dari Masjidil Haram.n kiki sakinah/ali yusuf, ed: satria kartika yudha
Ikuti Whatsapp Channel Republika
