REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) diminta untuk tidak membuka pendaftaran umrah selama Pemerintah Arab Saudi belum mencabut penangguhan sementara umrah. Sudah 12 hari sejak tanggal 27 Februari Pemerintah Saudi menghentikan sementara umrah karena wabah virus corona.
"Untuk umrah memang kami sempat menyampaikan dan mengimbau kepada seluruh penyelenggara untuk tidak dulu menerima pendaftaran umrah," kata Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kementerian Agama Arfi Hatim saat memberikan arahan kepada jamaah manasik umrah PT Patuna Mekar Jaya, Ahad (8/3).
Pasalnya, menurut Arfi, bagaimana PPIU mau menerima pendaftaran umrah, sementara Pemerintah Arab Saudi belum memberikan kepastian kapan umrah dibuka kembali. Karena itu, PPIU diminta menjalankan imbauan Kemenag untuk tidak menerima pendaftaran umrah.
"Bagaimana mau menerima pendaftaran umrah dalam kondisi begini karena tidak ada kepastian tanggalnya," katanya.
Arfi mengatakan, sesuai ketentuan, semua PPIU yang menerima pendaftaran umrah harus sudah memiliki kepastian, terutama untuk tiketnya. Misalnya, kata Arfi, ketika PPIU menentukan tanggal 1 April atau 1 Mei, harus sudah ada pembayaran untuk pemesanan atau booking tiket ke maskapai.
Untuk itu, dalam kondisi seperti sekarang ini, ketika Kerjaan Arab Saudi belum memberikan kepastian kapan umrah akan dibuka, Kemenag mengimbau kepada seluruh penyelenggara untuk tidak menerima pendaftaran umrah.
"Karena apa? Karena, pertama, belum ada kepastian. Kedua, ketika nanti akan dibuka, tentu yang diprioritaskan yang sudah mendaftar yang kemudian harus diprioritaskan yang harus diutamakan. Maka dari itu, jangan menerima dulu pendaftaran," katanya.
Arfi memastikan jika Pemerintah Arab Saudi belum menyampaikan kapan pastinya umrah akan dibuka kembali, sementara PPIU masih membuka pendaftaran umrah, PPIU telah menjual janji yang dilarang dalam agama Islam.
"Kalau ada yang menerima pendaftaran, itu menjual janji, itu dilarang di dalam agama," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
