REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penyelenggara Umrah terus memantau perkembangan kebijakan Saudi terkait virus corona. Sembari menunggu, para penyelenggara ibadah umrah (PPIU) melakukan sosialisasi terkait kebijakan tersebut kepada jamaah.
Direktur PT Inti Berkah usaha Utama, Alisya Fianne menilai, kebijakan yang diberlakukan memang mendadak namun itu penting dilakukan guna menjaga keselamatan dan kesehatan jamaah. "Jadi, kami tahan dulu pendaftaran dan keberangkatan umrah, sembari menunggu perkembangan di Saudi," kata dia dalam pesan singkat kepada Republika.co.id, Selasa (10/3).
Perempuan yang aktif berdakwah ini mengakui banyak calon jamaah yang bertanya soal perkembangan penanganan virus corona di Saudi. Dengan penjelasan berikut mengapa Saudi memberlakukan kebijakan itu para calon jamaah akhirnya bisa mengerti.
"Ya sekalian kami sosialisasikan saja kebijakan dan perkembangan di Saudi," katanya.
Ketua Bidang Kewirausahaan DPP FPPI ( Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia) ini percaya Saudi melakukan langkah terbaik agar para tamu Allah terjamin kesalamatannya. "Intinya, kami menunggu dan berharap segala sesuatunya berjalan baik. Mudah-mudahan Ramadhan para tamu Allah bisa kembali berangkat," katanya.
Arab Saudi memberlakukan larangan sementara bagi warganya melakukan ibadah umrah pada Rabu (4/3). Hal itu dilakukan guna mengantisipasi bertambahnya kasus infeksi virus corona baru, Covid-19. "Keputusan (pelarangan sementara umrah) akan ditinjau terus-menerus dan implementasinya akan ditangguhkan ketika penyebabnya hilang," kata seorang pejabat senior Kementerian Dalam Negeri Saudi, dikutip Saudi Press Agency.
Terpisah, Dewan Menteri Arab pada Selasa (3/3) juga telah menekankan bahwa tindakan pencegahan telah diambil Kerajaan Saudi terhadap virus corona untuk memastikan keamanan maksimal warga negara, termasuk ekspatriat, peziarah, dan pengunjung.
"Langkah-langkah itu diambil untuk melengkapi upaya yang bertujuan untuk memberikan perlindungan maksimal untuk keselamatan warga, penduduk, dan semua yang datang ke wilayah kerajaan untuk melakukan umrah, mengunjungi Masjid Nabawi, atau untuk pariwisata," kata dewan tersebut dalam sebuah pernyataan.
