REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pelaksanaan haji tahun ini belum dapat dipastikan, akibat pandemi virus Covid-19. Pemerintah Arab Saudi juga tak kunjung memberi kepastian. Namun, anggota Komisi VIII DPR Fraksi Partai Demokrat Achmad tetap meminta Kementerian Agama (Kemenag) untuk mempersiapkan segalanya.
"Pemerintah harus pastikan keberangkatan calon jamaah haji tahun ini. Dan pemerintah harus siapkan itu," ujar Achmad, Ahad (17/5).
Hal itu perlu dilakukan, agar Kemenag siap jika pemerintah Arab Saudi memastikan haji tahun ini terlaksana. Sekaligus mempersiapkan protokol pencegahan virus Covid-19 bagi calon jamaah haji. "Nanti ketika pemerintah Arab Saudi mengumumkan tetap melaksanakan ibadah haji tahun ini, sementara kita tidak siap. Jangan sampai seperti itu," ujar Achmad.
Jika ibadah haji tahun ini tidak terlaksana, ia tetap meminta Kemenag untuk mengantisipasi hal tersebut. Salah satunya melakukan komunikasi dengan penyedia akomodasi, konsumsi, dan transportasi. "Jika nanti kegiatan haji ditunda, maka uangnya bisa dialihkan ke tahun berikutnya. Jadi uang itu tidak hangus," ujar Achmad.
Diketahui, Kemenag telah menyiapkan dua skenario untuk pelaksanaan haji tahun 2020 yang tergangggu akibat pandemi virus Covid-19 atau corona. Salah satunya adalah penerapan pembatasan kuota pada pelaksanaan haji tahun 2020.
Skenario ini dilakukan dengan mempertimbangkan penerapan physical distancing atau jaga jarak, jika pemerintah Arab Saudi telah mengeluarkan keputusan bahwa haji tetap dilaksanakan. Meskipun akan ada sejumlah catatan dalam pelaksanaannya nanti.
“Haji tetap dilaksanakan tapi dengan pembatasan kuota akibat situasi Tanah Suci yang masih berisiko, diperkirakan terpangkas 50 persen. Dengan mempertimbangkan ketersediaan ruang social distancing,” ujar Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
