REPUBLIKA.CO.ID, DHAKA – Pemerintah Bangladesh kemungkinan besar tidak akan mengirim calon jamaah haji pada 2020 ke Arab Saudi.
Kendati demikian, otoritas Bangladesh memilih tidak mengumumkan keputusan tersebut ke publik. Hal ini disampaikan beberapa sumber kepada media Bangladesh, Dhaka Tribune.
Sumber tersebut menjelaskan, alasan tidak mengumumkan keputusan itu karena mempertimbangkan sensitivitas persoalan haji di kalangan umat Islam Bangladesh. Bangladesh baru akan mengumumkan setelah ada keputusan membatalkan haji 2020.
"Jika Arab Saudi memutuskan membatalkan haji atau menahannya secara simbolis, yang kemungkinan besar akan terjadi, pemerintah akan mengatakan itu adalah keputusan negara tuan rumah dan kami tidak melakukan apa pun," katanya dilansir dari Dhaka Tribune, Senin (22/6).
Lebih lanjut, juga disebutkan bahwa tidak ada yang akan dikirim untuk berangkat haji 2020 Bangladesh dan Arab Saudi sama-sama sangat terpengaruh pandemi wabah Covid-19. Dalam hal jumlah infeksi, kedua negara berada di antara 20 besar terburuk.
"Dalam keadaan seperti itu, semuanya telah diputuskan oleh pemerintah bahwa Muslim dari Bangladesh tidak akan menghadiri haji tahun ini. Infeksi sedang meningkat di kedua negara dan kami memiliki waktu yang sangat sedikit," kata sumber tersebut.
Diungkapkan pula, kalau pun Saudi memutuskan untuk mengizinkan sebagian orang terdaftar untuk menjalani ibadah haji, tidak akan mungkin bagi Bangladesh untuk mengirim calon jamaah haji. Karena banyak masalah yang tidak dapat diselesaikan.
"Pengumuman resmi akan dibuat setelah keputusan pemerintah Saudi yang diharapkan dalam waktu dekat," ujarnya.
Musim haji 2020 akan dimulai pada malam 28 Juli dan berakhir pada malam 2 Agustus. Lebih dari dua juta orang, termasuk 127 ribu jamaah dari Bangladesh, berpartisipasi dalam haji tahun lalu. Jumlah jamaah Bangladesh pada 2018 dan 2017 adalah 127 ribu.
Kementerian Agama Bangladesh dalam sebuah pernyataan, menyadari ketidakpastian di antara orang-orang yang berniat untuk melakukan haji.
Selain itu pengumuman pembatalan akan dibuat segera setelah Arab Saudi membuat sebuah keputusan. "Kami terus berhubungan dengan otoritas Saudi. Kami akan memutuskan berdasarkan keputusan mereka," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika