REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Penyelenggaraan ibadah haji tahun ini belum tentu nihil penularan COVID-19. Untuk itulah Kerajaan Arab Saudi memutuskan melakukan pembatasan haji.
Pengamat haji dan umrah, Ade Marfuddin, memandang Arab Saudi bisa saja menerapkan protokol lebih ketat dalam penyelenggaraan haji. Arab Saudi tentunya tak ingin lokasi haji jadi episentrum baru penularan Covid-19.
"Cari jalan aman saja demi keselamatan jiwa. Ini belum aman betul. Mungkin di Arab Saudi ada pembatasan ketat lagi (bagi yang ingin berhaji) karena kalau dipaksakan bisa masalah penyebaran corona," kata Ade pada Republika,co.id, Selasa (23/6).
Ade mengapresiasi rapid test yang kian digencarkan Arab Saudi. Menurutnya, hal itu demi memastikan keselamatan jamaah haji. Sehingga monitoring Covid-19 dilakukan secara masif di seantero negeri.
"Ini makanya Arab Saudi gencar tes. Karena negara lain masih belum aman, bahkan ada negara yang lockdown lagi. Jadi masih belum aman pertemuan berskala besar, harus ada pembataasan," ujar Ade.
Bagi calon jamaah haji Indonesia, Ade mengingatkan agar menaati keputusan Kemenag yang ternyata sejalan dengan Arab Saudi. Pemerintah, kata Ade, perlu menguatkan pemantauan bagi calon jamaah haji Indonesia yang ngotot berangkat.
"Perlu ada proteksi dari imigrasi. Enggak mungkin berangkat (haji) sendiri tanpa bantuan pemerintah walau pakai travel. Negara enggak akan diam saja kalau ada yang memaksakan," ucap Ade.
Para calon jamaah haji Indonesia sepatutnya memahami prinsip berhaji yang keluarkan MUI. Prinsip kesehatan merupakan yang utama dalam menjalankan ibadah. "Kewajiban (haji) akan gugur dengan sendirinya jika di suatu negara ada wabah, bahkan wabah ini global ya. Baiknya menahan diri," imbau Ade.
Ikuti Whatsapp Channel Republika