REPUBLIKA.CO.ID, DUBAI -- Keputusan Kerajaan Arab Saudi membatasi pelaksanaan haji tahun ini diprediksi mempengaruhi konsumsi bahan bakar global. Maskapai yang biasa mengangkut jamaah dari seluruh dunia terpaksa menganggur.
Arab Saudi memutuskan haji tahun ini hanya bisa diikuti mereka yang telah bermukim di Arab Saudi baik itu warga lokal maupun WNA. Jumlah jamaah haji yang bisa mencapai dua juta akan berkurang drastis menyusul kebijakan tersebut.
"Konsumsi bahan bakar jet biasanya naik sekitar 30 persen pada musim haji selama lima tahun terakhir. Tapi hal itu tak akan terjadi tahun ini karena terbatasnya haji," kata analis S&P Global Platts Analytics, Zhuwei Wang dilansir dari SP Global, Jumat (3/7).
Wang mengalkulasi permintaan bahan bakar jet di Arab Saudi akan turun sekitar 40 persen tahun ini dibanding 2019. Jumlah tersebut setara dengan 20 persen permintaan bahan bakar jet di kawasan Timur Tengah.
"Berdasarkan jumlah jamaah haji ke Arab Saudi pada musim haji 2019 dan terbatasnya haji tahun ini, maka kami perkirakan permintaan bahan bakar jet terpengaruh 130 ribu barel per hari pada musim haji," ujar analisis Simen Nut dan Hansen Eliassen.
Sebenarnya sektor penerbangan Arab Saudi telah menerima kerugian sebelum keputusan haji terbatas diumumkan. Asosiasi Transportasi Udara Internasional (IATA) menyebut penerbangan di Arab Saudi paling merugi di kawasan Timur Tengah tahun ini.
IATA yang beranggotakan 260 maskapai di seluruh dunia memperkirakan industri penerbangan di Timur Tengah kehilangan 4,8 miliar dolar AS pada 2020 akibat pandemi Covid-19. Permintaan penumpang jatuh hingga 56 persen.
Arab Saudi sempat menargetkan menarik 30 juta jamaah haji sesuai Visi 2030. Namun, rencana ini kian sulit terlaksana akibat pandemi Covid-19.
Rencana ini ialah strategi ekonomi Arab Saudi yang mengembangkan pariwisata. Arab Saudi tak ingin hanya bergantung pada minyak bumi saja.
Industri wisata termasuk haji dan umroh punya nilai fantastis bagi Arab Saudi. Jumlah kunjungan pada 2019 mencapai 13,6 juta orang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika