REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Menteri Agama Fachrul Razi merevisi permintaan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) yang disampaikan kepada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Ia mengatakan, anggaran yang telah digunakan sebesar Rp 7,1 miliar.

“Kegiatan yang sudah dilaksanakan baik untuk haji reguler maupun haji khusus ya ini sebesar Rp 7,19 miliar,” ujar Fachrul dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR, Selasa (7/7).

Diketahui, nilai anggaran ini berbeda dari angka sebelumnya yang diungkapkan, yaitu senilai Rp 176,5 miliar dari haji reguler. Serta, Rp 612,8 juta dari penyelenggaraan ibadah haji khusus.

Namun Fachrul menjelaskan, anggaran penyelenggaraan ibadah haji reguler sebesar Rp 6,61 miliar. Terbagi dalam sejumlah hal, yaitu pengadaan dan pengiriman gelang identitas jamaah haji senilai Rp 3,39 miliar.

Serta, biaya pembinaan jamaah haji berupa pencetakan buku manasik haji sebesar Rp 3,22 miliar. Sementara, anggaran untuk penyelenggaraan ibadah haji khusus sebesar Rp 574,5 juta.

“Sampai saat ini belum ada dana yang kami terima dari BPKH,” ujar mantan Wakil Panglima TNI itu.

Sementara itu, Komisi VIII sendiri menyetujui jumlah tagihan dana haji sebesar Rp 7,19 miliar yang diajukan Kementerian Agama kepada BPKH.

"Komisi VIII menyetujui penggunaan nilai manfaat BPKH tahun 2020 untuk anggaran operasional BPIH 2020 yang sudah dilaksanakan sebesar Rp 7,19 miliar,” ujar Ketua Komisi VIII Yandri Susanto.

Ikuti Whatsapp Channel Republika