REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Komnas Haji Umroh telah mengusulkan pemerintah membantu pengusaha di sektor umroh dan haji khusus. Bantuan yang diusulkan komnas misalnya memberikan kebijakan bantuan pinjaman, subsidi komponen biaya, keringanan fiskal, dan pemotongan pajak.

CEO Travel Taqwa Tours Rafiq Jauhary mengaku tidak terlalu berharap pemerintah memberikan bantuan dalam bentuk uang. Tidak terlu berharapnya terhadap bantuan uang mengingat kas negara sudah banyak keluar membantu warga terdampak Covid-19.

"Saya tidak terlalu berharap dibantu dalam bentuk finansial," katanya saat berbincang dengan Republika.co.id, Kamis (9/7).

Memang suatu hal yang mustahil mengingat jumlah PPIU sedikit dan masing-masing keperluan perusahaan berbeda. Jadi bantuan yang pantas diberikan pemerintah kepada pengusaha di sektor ini adalah dengan melonggarkan aturan yang selama ini memberatkan. "Setidaknya aturannya dilonggarkan saja," katanya.

Ia mencontohkan aturan yang mesti dilonggarkan seperti akreditasi, sertifikasi yang memakan biaya puluhan juta itu mesti dilonggarkan, termasuk surveillance tahunannya. BUMN seperti Garuda Indonesia hadir membantu travel umroh dengan kemudahan tiket penerbangan umroh. "Jadwal keberangkatan diperbanyak, biaya ditekan, booking fee diringankan," katanya.

Menurut Rafiq bantuan-bantuan semacam di atas itu sudah sangat membantu para pengusaha PPIU daripada bantuan dalam bentuk finansial. Karena bantuan finasial belum tentu menjawab persoalan karena kebutuhan masing-masing perusahaan berbeda. "Itu saja sudah cukup menggembirakan," katanya.

Rafiq memastikan dalam kondisi seperti ini travel umrah juga ingin menguatkan ekonomi dalam negeri. Daripada potensi sejumlah 1 juta jamaah diambil maskapai asing, mending dibawa ke maskapai dalam negeri. "Tapi ya jangan kayak kemarin lah, tiket Garuda justru paling mahal dibanding maskapai manapun," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika