REPUBLIKA.CO.ID, JEDDAH -- Seorang diplomat senior Malaysia di Arab Saudi mengatakan pemerintah Arab Saudi belum mengizinkan umat Islam menunaikan ibadah umroh ke Makkah dan Madinah. Konsul Jenderal Malaysia di Jeddah, Alauddin Mohd Norr, membantah klaim pemerintah Saudi akan mengizinkan umat Islam menunaikan umrah mulai Oktober 2020.
Ia juga memperingatkan Muslim Malaysia meneliti informasi terbaru sebelum merencanakan perjalanan umroh. "Saya mengimbau seluruh warga Malaysia yang berencana atau memiliki rencana umroh, pastikan informasi yang diterima dari agen paket umroh itu akurat dan terkini," kata Alauddin dilaporkan Berita Harian, dilansir di Malay Mail, Selasa (1/9).
Alauddin mengatakan, pemerintah Saudi belum mengumumkan tanggal kapan Makkah dan Madinah akan dibuka kembali untuk jamaah, baik itu untuk warga Saudi sendiri atau warga asing. Ia meyakini kemungkinan itu akan memakan waktu lebih lama lagi sebelum kegiatan umroh seperti itu diizinkan kembali.
Berita Harian melaporkan, beberapa operator umroh telah mulai mengiklankan promosi penerbangan umroh mulai Oktober di media sosial. Harian The Malay juga melaporkan presiden Asosiasi Agen Tour dan Travel Bumiputera Malaysia (Bumitra), Mohd Ali Ab Malek, mengetahui promosi semacam itu. Akan tetapi, ia tidak yakin apakah iklan itu dipasang oleh perusahaan yang terdaftar atau tidak.
Dia juga mengatakan, Bumitra belum menerima kabar dari pemerintah Saudi tentang pembukaan kembali kota suci Islam tersebut untuk jamaah maupun pedoman kunjungan massal seperti di masa lalu.
"Mungkin promosi dilakukan karena mereka putus asa, namun kami berharap umat Islam tidak akan mudah tertipu," kata Mohd Ali.
Pada 4 Maret 2020, pemerintah Saudi mengumumkan menangguhkan sementara kegiatan umroh karena kondisi wabah virus corona. Arab Saudi juga melarang kunjungan ke Masjid Nabawi di Madinah.
Sementara itu, penyelenggaraan haji 2020 juga dibatasi hanya untuk 10 ribu jamaah dan bukan 2,5 juta jamaah seperti halnya tahun lalu. Kegiatan haji pada Agustus lalu itu digelar lima hari karena pertimbangan pandemi Covid-19 saat ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika