REPUBLIKA.CO.ID,RIYADH -- Arab Saudi membentuk komite baru, yang terdiri dari empat entitas pemerintah, untuk memetakan rencana melanjutkan kunjungan umroh. Hal ini dilaporkan surat kabar Al Watan mengutip sumber yang tidak disebutkan namanya.
Dilansir dari Argaam, Jumat (18/9), entitas tersebut adalah Kementerian Haji dan Umrah, Kementerian Kesehatan, Presidensi Umum Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, dan Keamanan Publik Saudi.
Berbagai rekomendasi telah disampaikan panitia kepada otoritas yang berwenang. Rekomendasi tersebut antara lain membuka kunjungan umroh pertama bagi warga, diikuti oleh WNA dalam jumlah terbatas dan waktu tertentu. Panitia juga merekomendasikan peluncuran platform atau aplikasi di mana jamaah dapat mengajukan permintaan kunjungan umroh. Peziarah juga harus mendapatkan laporan medis yang menunjukkan bahwa mereka bebas dari Covid-19.
Pemerintah Saudi untuk sementara menghentikan penerbitan visa umroh pada akhir Februari tahun ini dan menangguhkan kunjungan umrah untuk warga negara dan warga negara pada bulan Maret karena kekhawatiran akan virus corona, Argaam melaporkan.
Baru-baru ini sumber resmi di Kementerian Dalam Negeri mengatakan bahwa akan diumumkan rencana kunjungan umrah secara bertahap, berdasarkan keadaan terkait perkembangan selama periode pandemi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
