REPUBLIKA.CO.ID, MAKKAH -- Otoritas Saudi mengumumkan, bahwa penangguhan ibadah umroh di Arab Saudi akan mulai dibuka secara bertahap. Penangguhan Umroh sebelumnya dikeluarkan karena mencegah penyebaran COVID-19.
Menteri Haji dan Umrah Mohammed Arab Saudi, Saleh Benten mengatakan kesehatan masyarakat adalah prioritas utama bagi Kerajaan. Sehingga dalam tahapan pembukaan ibadah umroh ini, pihaknya masih mengkaji lebih dalam terkait pembukaan umroh nanti.
"Kementerian masih sedang mempelajari rencana tiga rencana untuk pemulihan umroh secara bertahap," ujar Benten dilansir dari Arab News, Selasa (22/9).
Selama fase pertama, warga negara Saudi dan ekspatriat yang tinggal di Kerajaan akan diizinkan untuk menunaikan ibadah umroh kecil. Hanya saja, layanan umroh akan dibatasi 40 persen dari kapasitas normal.
Pada fase kedua, jumlah jamaah umroh akan ditingkatkan menjadi 75 persen. Sedangkan fase ketiga, ibadah umroh akan dibuka untuk jamaah dari luar kerajaan.
"Pada fase tiga, kapasitas penuh akan dipulihkan dan peziarah dari luar Kerajaan akan diizinkan untuk kembali," terangnya.
Kementerian menambahkan, bahwa selama tiga fase pembukaan layanan ibadah umroh ini, tindakan pencegahan kesehatan yang ketat akan terus diberlakukan.
Kerajaan, ujar Benten, ingin memberdayakan perusahaan umroh dan organisasi terkait menjadi entitas ekonomi kuat yang memberikan layanan berkualitas tinggi melalui aplikasi I'tamarna, yang akan memudahkan jamaah untuk memesan perjalanannya. Menurutnya, ada 30 lebih perusahaan lokal dan internasional yang bisa memberikan layanan kepada calon jamaah umroh melalui platform elektronik untuk melakukan tindak lanjut yang diperlukan saat melayani jamaah.
Selain itu, Benten juga menekankan pentingnya registrasi awal umrah, dan mengatakan bahwa perusahaan umrah bertanggung jawab melakukan kajian untuk mengidentifikasi kebutuhan jamaah, termasuk mereka yang datang melalui negara transit.
"Warga dari 80 negara, sekarang dapat mengunjungi Kerajaan untuk Umrah tanpa memerlukan visa dan jumlah ini akan meningkat," ujar Benten.
Wakil Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Abddulfattah Mashat, mengatakan telah diselenggarakan forum bertajuk 'Mengelola Perubahan Kelembagaan dan Transformasi di Sektor Umroh dengan tujuan untuk memperkaya pengalaman jemaah umrah. Ekonomi haji dan umroh tidak terbatas pada layanan yang diberikan kepada jamaah tetapi juga mencakup banyak layanan dan logistik opsional lainnya.
"Kementerian bekerja untuk mengelola transformasi kelembagaan secara efektif, meningkatkan layanan, memperkaya pengalaman dan meningkatkan keberlanjutan sektor untuk melayani lebih banyak jamaah," kata Mashat.
Pada 2019, sebanyak 5,3 juta warga Saudi melakukan umroh. 6,4 juta ekspatriat, 1,2 juta penduduk negara-negara Dewan Kerjasama Teluk, dan 7,5 juta orang dari belahan dunia lain melakukan umrah.
Jamaah dari negara lain sebelumnya harus melalui agen dan perusahaan umroh terdaftar untuk mendapatkan visa dan membuat pengaturan lain. Tahun ini, kementerian sedang mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki keseluruhan sistem.
Sebagai bagian dari transformasi sektor yang direncanakan, Mashat mengatakan bahwa perusahaan Umrah akan dapat mengakuisisi perusahaan yang ada dan menggabungkan dengan mereka atas namanya, atau membentuk entitas baru. Sehubungan dengan transformasi sektor ini, dia menekankan perlunya bisnis mengubah konsep layanan yang mereka berikan dan mengembangkan model bisnis baru.
Ikuti Whatsapp Channel Republika