REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Perdana Menteri Sudan Abdalla Hamdok menegaskan, pihaknya tak ingin ada pengkaitan antara pencabutan status dari ‘daftar terorisme’ Amerika Serikat dengan normalisasi hubungan pada Israel. Utamanya, yang menyangkut penghalangan akses ke pendanaan asing untuk ekonomi negaranya.
Hal itu dikarenakan, sempat ada indikasi antara pejabat AS dan delegasi Sudan yang melakukan pembicaraan dan lobi. Pembicaraan itu, menurut sumber, meminta agar Sudan melalui Khartoum untuk mengikuti langkah Uni Emirat Arab (UEA) dan Bahrain menyoal hubungannya dengan Israel.
Hamdok juga menegaskan permintaannya, untuk memisahkan urusan Israel dan pencabutan status Sudan dari daftar AS tentang negara sponsor terorisme pada Menteri Luar Negeri Mike Pompeo di bulan lalu.
“Topik [hubungan dengan Israel] ini membutuhkan diskusi mendalam tentang masyarakat,” kata Khartoum dalam konferensi membahas reformasi ekonomi, mengutip Aljazirah Selasa (29/9)
Jika menilik lebih jauh, masalah Sudan bukan hanya daftar terorisme bagi AS semata, namun juga mencakup tingginya inflasi. Utamanya, semenjak Hamdok memegang pemerintahan transisi, dari penggulingan pemerintahan sebelumnya yang dikepalai oleh Omar al-Bashir.
Meski demikian, penunjukkan Sudan sebagai negara sponsor terorisme, memang menjadi masalah besar sejak pemerintahan al-Bashir. Masalah warisan itu, lambat laun menjadi masalah baru di pemerintahan transisi untuk mengakses keringanan utang dalam pembiayaan luar negerinya.
Sebagai informasi, Sudan telah dimasukan ke daftar terorisme AS sejak 1993. Pada tahun itu, Amerika percaya jika pemerintahan al-Bashir mendukung kelompok bersenjata kontra terorisme. Selain dari Sudan di bawah al-Bashir juga menjadi musuh setia Israel.
Tetapi, mayoritas warga Sudah menganggap hal itu tidak relevan. Mengingat al-Bashir sudah digulingkan tahun lalu setelah bekerja sama dengan AS.
Ketika dikonfirmasi menyangkut permasalahan itu, Gedung Putih dan Departemen Luar Negeri AS menolak berkomentar. Khususnya menyangkut status negosiasi bersama Sudan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika