REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Mayoritas negara-negara OKI diberkahi dengan sumber daya alam yang melimpah namun keterbatasan ada pada kapasitas produksi dan mobilitas. Misalkan lahan subur perlu digarap oleh petani sehingga butuh produksi agrikultur dalam skala besar dan distribusi yang juga masif. Maka mereka butuh pembangunan infrastruktur yang memadai, padahal di negara OKI, transportasi sangat mahal.
Padahal pengembangan infrastruktur sangat krusial jika ingin memajukan ekonomi dan negara. Proses pengembangan struktur, skema, penerimaan, dan dokumentasi biasanya menjadi tantangan dan memakan waktu. Namun dengan bank investasi yang mampu jadi jembatan, proses lamanya waktu ini bisa diatasi.
"Jadi jika bank investasi syariah punya produk dan pakar yang bisa mencocokan ini, maka tidak akan sulit menghubungkan produk yang sesuai dengan proyek yang ada," kata Head of Sharia Complience Seera Investment Bank Bahrain, Ahmed Omar Fahad dalam International Webinar ISEF 2020, Rabu (7/10).
Sehingga praktik bank investasi adalah menjadi jembatan untuk kebutuhan tersebut. Bank bisa melakukan investasi dimanapun selama sesuai dengan ketentuan syariah. Skema yang dilakukan pun bisa bermacam-macam. "Mulai dari sindikasi, pendanaan proyek, pendanaan perdagangan, corporate banking, layanan pasar modal dan financial, real estate, dan layanan bank lainnya, hingga advisory," katanya.
Skema yang dibutuhkan bisa disesuaikan dengan kebutuhan aktivitas ekonominya. Produk bank syariah yang sesuai dan relevan juga bisa digunakan. Bank investasi bisa menjadi jembatan bagi lembaga keuangan syariah dengan klien potensial.
Bank Investasi Syariah membuat pengembangan ekosistem ekonomi syariah bisa lebih cepat. Pengembangan skala besar sangat memerlukan peran dari bank investasi syariah. "Mayoritas negara-negara Islam kurang dalam pengembangan infrastruktur yang biasanya butuh biasa besar," katanya
Tantangan terbesarnya adalah tata kelola dalam bank investasi syariah. Ahmed mengatakan perlu keinginan kuat dari para petinggi di negara-negara OKI untuk saling membantu dan menghilangkan halangan dengan satu tujuan bersama yakni kemajuan ekonomi bersama.
Dibutuhkan promosi bersama dari berbagai pihak, mulai dari pelaku industri hingga pemerintah agar menyediakan regulasi dan kebijakan yang mendukung dalam pelaksanaan. Termasuk dalam membangun sumber daya manusia kompeten yang bisa mengemban peran di institusi signifikan ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika