Pemberian Halal yang Meragukan Harus Dihentikan

Kamis , 08 Oct 2020, 05:01 WIB Reporter :Meiliza Laveda/ Redaktur : Esthi Maharani
Ilustrasi Sertifikasi Halal.
Ilustrasi Sertifikasi Halal.

REPUBLIKA.CO.ID, KUALA LUMPUR – Ketua Halal Development Corporation (HDC) Malaysia mengatakan Mahmud Abbas badan sertifikasi “Halal-by-fax” menimbulkan tantangan substansial terhadap kredibilitas industri halal global. Pada pembukaan Konferensi Halal Dunia di Kuala Lumpur, Selasa (6/10) kemarin, Abbas mengatakan lembaga halal ini pasti merusak integritas industri dan harus dihentikan.

 

Terkait

“Ada badan sertifikasi halal yang meragukan di seluruh dunia, di mana sertifikat halal hanya diproduksi sendiri dan ditempelkan pada kemasan. Ini masalah besar, karena sertifikasi itu berharga ”ujar Abbas, dilansir dari Salaam Gateway, Rabu (7/10).

Ada ratusan lembaga sertifikasi, masing-masing dengan tingkat kompetensi dan kredibilitas yang berbeda. JAKIM, otoritas halal yang dikelola pemerintah Malaysia mengakui 84 ​​pemberi sertifikasi di 46 negara yang setuju untuk mematuhi standarnya.

Di tempat lain, banyak pemberi sertifikasi swasta kecil yang tidak berafiliasi dengan badan akreditasi besar sering beroperasi di luar standar yang diakui dan dengan sedikit akuntabilitas. Untuk mengeluarkan produk yang dirasa meragukan dari pasar, industri harus mempertimbangkan untuk menyamakan standar halal.

“Atau paling tidak, saling mengenali standar satu sama lain sehingga produsen tidak perlu mengoreksi produk mereka saat memasuki pasar domestik lainnya," kata dia.

Penting bagi ketua HDC untuk meluncurkan intervensi pada saat fokus kebijakan halal Malaysia mulai beralih dari bisnis sertifikasi menuju dunia korporat perdagangan internasional halal. Dahulu, setiap deklarasi tentang masalah regulasi akan diserahkan kepada JAKIM, dengan HDC lebih berniat membuka pasar baru untuk keahlian halal Malaysia. Tapi sekarang administrator halal negara sedang mempersiapkan perubahan besar dalam cara struktur sistem tersebut.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini